Hukum, NOLESA.COM – Hukum Tata Negara merupakan fondasi yang mengatur tata kelola pemerintahan dan hubungan antara negara dan warganya.
Dalam pembahasan mengenai Hukum Tata Negara, terdapat lima asas penting yang membentuk kerangka dasar dari hukum ini, yaitu asas legalitas, asas kedaulatan rakyat, asas supremasi konstitusi, asas pembagian kekuasaan (trias politica) , dan asas negara hukum.
Setiap asas itu memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam memastikan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asas-Asas Hukum Tata Negara
Berikut ini adalah jenis asas-asas hukum Tata negara beserta penjelasannya:
1. Asas Legalitas
Asas legalitas merupakan asas yang menekankan bahwa segala tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku.
Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, tidak boleh ada satu pun tindakan atau keputusan pemerintah yang tidak didasarkan pada undang-undang atau hukum yang ada.
Asas legalitas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat negara. Dengan adanya asas legalitas ini, setiap tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan bernegara.
Asas legalitas ini hendak memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara.
2. Asas Kedaulatan Rakyat
Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.
Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemerintah hanya merupakan wakil yang diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan dan mengatur roda pemerintahan.
Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah berasal dari rakyat, dan oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kehendak serta kepentingan rakyat.
Dalam praktiknya, asas kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum, di mana rakyat berhak memilih para wakil mereka yang akan menduduki kursi pemerintahan.
3. Supremasi Konstitusi (Hukum)
Asas supremasi konstitusi (hukum) merupakan asas yang menyatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara.
Konstitusi adalah pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan setiap peraturan perundang-undangan lainnya harus sesuai dengan konstitusi.
Asas ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan harmonisasi dalam sistem hukum suatu negara, serta untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara undang-undang dan konstitusi.
Dengan menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi, negara dapat memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dan tidak ada satu pun peraturan yang boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi itu sendiri.
Asas ini berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.
4. Asas Pembagian Kekuasaan
Asas pembagian kekuasaan (separation of powers) adalah prinsip yang mengatur pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan yang dapat berujung pada otoritarianisme.
Dengan adanya pembagian kekuasaan, setiap cabang pemerintahan memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, namun tetap saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain.
Misalnya, legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif menjalankan fungsi penegak keadilan.
Prinsip ini menjamin adanya mekanisme check and balance dalam pemerintahan, yang merupakan salah satu ciri utama dari sistem demokrasi.
5. Asas Negara Hukum
Asas negara hukum adalah asas yang menegaskan bahwa negara harus berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan semata.
Asas ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Asas negara hukum juga menuntut adanya independensi lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Kesimpulan
Kelima asas ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam Hukum Tata Negara.
Penerapan yang konsisten dari asas-asas ini merupakan syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Tanpa asas-asas ini, suatu negara berisiko mengalami penyimpangan kekuasaan yang dapat merugikan rakyatnya.
Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan asas-asas Hukum Tata Negara harus senantiasa dijaga dan ditegakkan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Penulis : Lailur Rahman
Editor : Ahmad Farisi
