JAKARTA, NOLESA.COM – Ratna Juwita Sari anggota Komisi XII DPR RI mengapresiasi tercapainya nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran sebagai langkah positif dalam meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ratna, perkembangan tersebut berpotensi menciptakan iklim geopolitik yang lebih kondusif dan memberikan dampak baik terhadap stabilitas pasar energi dunia.
Ia menjelaskan, Timur Tengah merupakan salah satu wilayah utama penghasil dan jalur distribusi minyak dunia. Karena itu, setiap dinamika politik yang terjadi di kawasan tersebut hampir selalu memengaruhi pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap kali terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, harga minyak dunia hampir selalu merespons dengan kenaikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga langsung membebani masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, setiap langkah menuju perdamaian tentu patut diapresiasi,” kata Ratna di Jakarta, Jumat kemarin, 19 Juni 2026.
Meski menyambut baik kesepakatan tersebut, Ratna mengingatkan bahwa perdamaian antara kedua negara belum tentu langsung berdampak pada penurunan harga minyak secara signifikan.
Menurutnya, pasar energi global dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kebijakan produksi negara-negara pengekspor minyak, kondisi ekonomi global, hingga keseimbangan antara permintaan dan pasokan energi.
“MoU ini memang dapat meredakan sentimen negatif pasar dan berpotensi menahan laju kenaikan harga minyak. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada perkembangan global. Ketahanan energi nasional harus dibangun dari dalam negeri dengan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Ratna menilai, momentum membaiknya situasi internasional seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat fondasi sektor energi nasional. Upaya yang perlu diprioritaskan, antara lain meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri, mempercepat pembangunan infrastruktur energi, serta memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Ketika harga minyak naik, APBN tertekan dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Sebaliknya, ketika situasi global mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat reformasi sektor energi,” tegas Ratna.
Selain itu, Ratna juga mendorong pemerintah memperbesar cadangan strategis minyak nasional agar Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik ketika menghadapi gangguan pasokan maupun lonjakan harga di pasar internasional.
“Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif. Kita memerlukan cadangan energi yang kuat, diversifikasi sumber energi, dan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak geopolitik dunia,” katanya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Ratna menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan sektor energi agar mampu menjamin ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Perdamaian internasional tentu membawa harapan baik bagi pasar energi global. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menerjemahkan momentum tersebut menjadi kebijakan konkret yang melindungi masyarakat, menjaga daya beli, dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia,” tutup Ratna. (*)
Penulis : Arif
