SUMENEP, NOLESA.COM – Gagasan mengubah nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep mendapat perhatian kalangan akademisi. Untuk mengkaji usulan tersebut secara komprehensif, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Wiraraja (UNIJA) Madura menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Telaah Akademis: Kabupaten Kepulauan Sumenep di Graha Sumekar Wiraraja, Kamis, 30 Juli 2026.
Forum tersebut menjadi ruang bertukar gagasan antara akademisi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas urgensi perubahan nomenklatur sebagai bagian dari penguatan identitas daerah sekaligus arah pembangunan kawasan kepulauan.
Rektor Universitas Wiraraja Madura, Dr. Sjaifurrachman, mengatakan forum akademik tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi yang membangun untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Sumenep,” ujarnya.
Pakar Kajian Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Dr. Enza Resdiana, menilai perubahan nomenklatur bukan sekadar pergantian nama administratif. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi strategi untuk mempertegas identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Sumenep sebagai wilayah kepulauan.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut harus diikuti dengan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab berbagai tantangan di wilayah kepulauan.
“Transformasi ini harus diiringi penyelesaian berbagai tantangan pembangunan agar potensi dan keunggulan kompetitif Kabupaten Sumenep dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan,” katanya.
Mewakili Bupati Sumenep, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sumenep, Ach. Laili Maulidy, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memandang kajian akademis sebagai bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Menurutnya, perubahan nomenklatur bertujuan mempertegas karakter Sumenep sebagai daerah yang memiliki wilayah kepulauan terluas di Jawa Timur.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kontribusi akademisi melalui kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Sumenep,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Dr. Wilda Rasaili menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan kepulauan. Perguruan tinggi, menurutnya, harus mengambil peran sebagai motor collaborative governance bersama pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
“Perguruan tinggi harus menjadi penggerak collaborative governance bersama pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat agar pembangunan wilayah kepulauan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Ketua IKA Universitas Wiraraja, Winanto, menegaskan organisasi alumni akan terus berkontribusi melalui pemikiran akademis dan kerja sama dengan berbagai pihak demi mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep.
“Kami berkomitmen membangun sinergi dengan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” tegasnya.
FGD tersebut diikuti akademisi, alumni, dosen, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah daerah. Seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi akademis sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengkaji rencana perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep, sekaligus memperkuat arah pembangunan yang lebih berpihak pada karakter wilayah kepulauan. (*)
Penulis : Rusydiyono
