JAKARTA, NOLESA.COM – Kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 diperkirakan tidak sebesar proyeksi awal. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan program unggulan pemerintah tersebut hanya membutuhkan dana sekitar Rp174 triliun.
Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya mencapai Rp270,2 triliun. Namun, Said memastikan penurunan kebutuhan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada kualitas layanan maupun pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Menurutnya, perubahan estimasi anggaran didasarkan pada hasil evaluasi kebutuhan di lapangan, terutama terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sasaran penerima program.
Ia menjelaskan, jumlah SPPG yang semula diproyeksikan mencapai 27.000 titik ternyata diperkirakan cukup sekitar 21.000 titik. Selain itu, pemerintah juga terus menyempurnakan perhitungan jumlah penerima manfaat yang akan dilayani.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Meski mengakui penurunan anggaran cukup signifikan, Said menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa perkiraan. Keputusan final mengenai besaran anggaran MBG akan ditetapkan setelah pembahasan RAPBN 2027 antara DPR dan pemerintah.
Ia menilai, besarnya anggaran bukan menjadi ukuran utama keberhasilan program. Yang terpenting adalah tata kelola program berjalan baik dan kualitas gizi yang diterima masyarakat tetap terjaga.
“Yang penting menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pagu indikatif BGN tahun anggaran 2027 mencapai Rp270,2 triliun untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap sasaran program serta kebutuhan anggaran yang sebenarnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
