JAKARTA, NOLESA.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim memiliki perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Oleh sebab itu, Chusnunia yang merupakan anggota Fraksi PKB DPR RI itu meminta Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga strategis yang menentukan kualitas produk Indonesia.
Sikap tegas membela para pelaku UMKM ini disampaikan Chusnunia pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII, Senin, 15 Juni 2026.
“Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi, melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia,” tegasnya.
Bahkan, kata Chusnunia, paparan rencana anggaran yang disampaikan masih BSN didominasi pada dukungan manajemen.
“Kita justru ingin menlihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM karena amat sulit melihat target peningkatan daya saing nasional dapat dicapai jika porsi terbesar masih untuk belanja pegawai dan operasional.”tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan BSN bukan hanya soal banyaknya SNI yang diterbitkan, tetapi seberapa besar standar tersebut mengubah kekuatan ekonomi Indonesia.
Politisi PKB yang akrab disapa Nunik tersebut mendorong BSN untuk terus mendorong produk pala pelaku UMKM dapat “naik kelas” dan mampu bersaing di pasar global.
“Kita ingin para pelaku UMKM harus menjadi pelaku utama sekaligus pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional karenanya dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem yang sehat, dan semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,” pungkas Nunik.
Penulis : Arif
