Novita Hardini Dorong Kebijakan Industri Berkelanjutan

JAKARTA, NOLESA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah memperkuat kebijakan industri agar mampu menjawab kebutuhan bahan baku, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Hal itu disampaikan Novita saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), Kabupaten Serang, Banten, Rabu kemarin, 23 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Novita menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pelaku industri, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, biaya operasional, pengawasan lingkungan, kontribusi terhadap perekonomian daerah, hingga peluang ekspor.

Terkait kebutuhan bahan baku, khususnya crude palm oil (CPO), Novita menilai pemerintah perlu menjamin ketersediaan pasokan dengan mekanisme pengadaan yang efisien. Ia juga mempertanyakan kemampuan perkebunan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan industri serta peluang memperkuat kerja sama dengan berbagai sumber perkebunan agar pasokan tetap berkelanjutan dan kompetitif.

Menurutnya, pertumbuhan industri juga harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Pengawasan terhadap kemungkinan pencemaran akibat aktivitas industri dinilai perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama perusahaan.

“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Novita juga mengapresiasi program industri yang memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Namun, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala agar manfaat program tersebut dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan, termasuk dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat industri lokal.

Sementara terkait ekspor, Novita meminta Kementerian Perindustrian memberikan penjelasan mengenai potensi pasar internasional, kapasitas produk yang dapat diekspor, serta arah kebijakan pemerintah. Informasi tersebut diperlukan untuk melihat peluang pengembangan pasar sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Ia turut menyoroti kelangkaan pasokan dan tingginya biaya operasional yang masih membebani sejumlah industri. Pemerintah diminta menghadirkan solusi konkret agar kenaikan biaya tidak menggerus daya saing industri nasional.

“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.

Novita menegaskan, seluruh masukan dari dunia industri akan menjadi bahan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” tandas Novita Hardini. (arif/ra)