Membangun Komunikasi Efektif, Memperkuat Tata Kelola Desa

Oleh | Dr. H. Abd. Kadir, M.Pd.

OPINI, NOLESA.COM – Ketika Pak Kasi Tata Pemerintahan mengajak saya untuk menghadiri pertemuan rutin bulanan Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) Kecamatan Batang Batang, Minggu 1 November 2026, seketika itu juga saya mengamini ajakan beliau. Sebenarnya, hal itu atas petunjuk Pak Camat untuk mengajak saya ke pertemuan rutin itu. Bagi saya, sebagai orang baru di kecamatan, kegiatan ini penting untuk dihadiri sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi efektif dengan para sekretaris desa (sekdes), karena biar bagaimanapun para sekdes ini adalah mitra strategis yang terbangun dalam pola hubungan horizontal patnership.

Dalam perspektif ini, pemerintahan desa memiliki peran sentral sebagai ujung tombak pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di tingkat tapak, sekdes memegang peranan krusial sebagai administrator utama, pengelola keuangan, serta penggerak roda birokrasi desa. Dalam wadah organisasi Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi), para sekretaris desa berkumpul untuk saling bertukar gagasan, menyuarakan aspirasi, dan memperkuat kapasitas profesionalisme. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang efektif dan strategis dengan Forsekdesi menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan, maupun pihak eksternal demi menciptakan tata kelola desa yang akuntabel, inklusif, dan responsif.

Komunikasi yang baik dengan Forsekdesi tidak sekadar berfokus pada penyampaian instruksi top-down, melainkan pada pembentukan pola hubungan yang dialogis dan kolaboratif. Secara historis dan struktural, sekdes sering berada pada posisi yang cukup menantang: mereka harus menjaga keseimbangan antara kepemimpinan politik kepala desa dan tuntutan kelengkapan administratif dari pemerintah kabupaten. Melalui wadah Forsekdesi, hambatan-hambatan kolektif ini dibahas secara terbuka. Ketika pihak luar—seperti Pemerintah Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta akademisi—menjalin komunikasi yang sistematis dengan Forsekdesi, beragam aspirasi, kendala teknis pengelolaan dana desa, hingga persoalan kapasitas SDM perangkat dapat teridentifikasi secara lebih presisi.

Dalam konteks ini, teori yang dikemukakan Jürgen Habermas, bahwa komunikasi yang efektif terjadi ketika interaksi bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama, bukan sekadar memanipulasi atau memengaruhi orang lain, menarik untuk dipahami. Maka, langkah pertama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan Forsekdesi adalah melalui asas saling menghormati dan penyetaraan posisi mitra kerja. Pemerintah daerah atau lembaga mitra tidak boleh memandang Forsekdesi sekadar sebagai instrumen administratif penyerapan anggaran, melainkan sebagai elemen kunci perencana pembangunan. Komunikasi harus diawali dengan membuka ruang dialog berkala, seperti forum diskusi terarah (FGD) atau rembuk aparatur desa. Dalam forum ini, komunikasi yang dibangun berlandaskan pada prinsip transparansi dan keterbukaan, tentang aspirasi para sekdes mengenai fleksibilitas regulasi dan tantangan administrasi di lapangan untuk didengarkan secara seksama.

Selanjutnya, integrasi teknologi informasi menjadi saluran komunikasi yang tak terelakkan di era digital saat ini. Membangun komunikasi digital yang terstruktur dengan Forsekdesi dapat dilakukan melalui penyediaan kanal komunikasi terpadu, seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi atau grup koordinasi berbasis pesan instan yang dikelola secara profesional. Saluran digital ini memfasilitasi alur informasi dua arah yang cepat dan real-time. Informasi mengenai perubahan regulasi, petunjuk teknis pencairan anggaran, atau pelatihan kapasitas dapat disebarkan secara simultan, sementara umpan balik mengenai kendala sistem di lapangan dapat langsung diterima oleh pihak pembuat kebijakan.

Selain saluran formal dan digital, aspek komunikasi personal dan empati sosial juga memegang peranan penting. Karakteristik birokrasi desa sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kekeluargaan. Komunikasi formal yang terlalu kaku sering kali menimbulkan jarak atau resistensi. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi yang humanis—yang memahami beban kerja sekdes serta dinamika politik lokal di desa—akan memperkuat trust. Hal inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan. Ketika Forsekdesi merasa didengar dan didukung, komitmen mereka terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi desa akan meningkat secara signifikan.

Manfaat konkret dari terbangunnya komunikasi yang solid dengan Forsekdesi sangat nyata. Pertama, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Komunikasi yang intensif memungkinkan penyaluran juknis dan asistensi pembukuan berjalan lebih efektif, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan anggaran.

Kedua, proses sinkronisasi program pembangunan antara tingkat kabupaten dan tingkat desa menjadi lebih harmonis. Kebijakan pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara runtut dari perencanaan daerah hingga pelaksanaan di tingkat RT/RW.

Ketiga, komunikasi yang terstruktur dengan Forsekdesi dapat mempercepat peningkatan kapasitas SDM aparat desa. Melalui dialog berkelanjutan, program pelatihan dan pendampingan yang disiapkan oleh pemerintah atau lembaga pelatihan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (bottom-up approach), bukan sekadar program rutin yang kurang tepat sasaran. Forsekdesi dapat berperan aktif memberikan masukan mengenai materi pelatihan apa saja yang paling dibutuhkan oleh sekretaris dan staf desa.

Untuk itulah, membangun komunikasi yang efektif dengan Forsekdesi merupakan investasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Komunikasi ini memerlukan kombinasi antara pendekatan formal-institusional, pemanfaatan teknologi digital, serta pendekatan interpersonal yang berbasis empati dan saling percaya. Dengan menempatkan Forsekdesi sebagai mitra dialog yang sejajar dan mendengarkan suara mereka secara sungguh-sungguh, tata kelola administrasi desa akan menjadi semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Pada akhirnya, kemajuan komunikasi ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa secara luas.

Mudah-mudahan demikian adanya. Tabik!

*) Sekretaris Kecamatan Batang-Batang Sumenep