JAKARTA, NOLESA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mendorong pemerintah memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan.
Menurut Nihayatul Wafiroh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu upaya menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak cukup hanya dengan membuka program pendidikan baru, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan pembiayaan bagi calon mahasiswa.
Hal itu disampaikan Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai jumlah penerima beasiswa yang dikelola Kementerian Kesehatan masih sangat terbatas. Saat ini, program tersebut baru menjangkau sekitar 8.484 mahasiswa, angka yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nasional akan dokter dan tenaga kesehatan.
“Kalau dibandingkan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menjangkau sekitar 200 ribu mahasiswa, penerima beasiswa Kementerian Kesehatan masih sangat terbatas. Padahal kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan kita masih sangat besar,” ujar Nihayatul.
Menurutnya, tingginya biaya pendidikan kedokteran masih menjadi penghalang utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pihak, penerima KIP Kuliah di fakultas kedokteran juga masih relatif sedikit.
Nihayatul mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah besarnya biaya pendidikan, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang jauh lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.
“Selama ini hambatan terbesar masuk ke fakultas kedokteran adalah biaya pendidikan yang sangat mahal. Bahkan untuk kedokteran gigi saja, masyarakat sering mendengar biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi banyak orang tua,” katanya.
Karena itu, ia mengusulkan adanya sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan untuk merancang skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembiayaan bersama atau cost sharing antara program KIP Kuliah dan pemerintah. Saat ini, bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa kedokteran maksimal sekitar Rp12 juta per semester, sementara UKT di sejumlah perguruan tinggi bisa mencapai Rp25 juta hingga Rp26 juta per semester.
“Kalau KIP tidak harus menanggung seluruh biaya, tetapi sebagian melalui skema pembiayaan bersama, saya kira jumlah mahasiswa kedokteran yang dapat dibantu akan jauh lebih banyak. Ini akan memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter nasional,” ujarnya.
Nihayatul menilai kuota KIP Kuliah yang mencapai sekitar 200 ribu mahasiswa merupakan peluang besar untuk memperkuat sektor kesehatan. Menurutnya, sebagian kuota tersebut dapat diarahkan bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan agar semakin banyak lulusan yang nantinya mengabdi di berbagai daerah.
“Kalau sebagian kuota KIP bisa dialokasikan bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan dengan skema pembiayaan yang tepat, manfaatnya akan sangat besar. Bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi dokter dan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, investasi pada pendidikan tenaga medis merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Semakin banyak putra-putri bangsa yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan kedokteran, maka semakin besar pula peluang Indonesia mengatasi kekurangan dokter, meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, serta memperkuat kualitas pelayanan hingga ke daerah terpencil.
“Karena itu saya berharap Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama mencari formulasi terbaik agar akses pendidikan kedokteran semakin terbuka dan tidak lagi terkendala persoalan biaya,” pungkas Nihayatul. (*)
Penulis : Arif
