KLATEN, NOLESA.COM – Persoalan koordinasi dalam pengelolaan sektor pariwisata nasional mendapat perhatian dari Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini.
Ia menilai pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah masih terkendala lemahnya sinergi antarlembaga dan belum optimalnya komunikasi lintas sektor.
Sorotan tersebut disampaikan Novita saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Klaten, Jumat, 22 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, hingga kini belum terdapat forum koordinasi yang berjalan efektif antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata.
Novita mengatakan, persoalan ego sektoral masih menjadi hambatan dalam membangun tata kelola pariwisata yang terintegrasi.
Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata diminta mengambil peran lebih aktif dalam menyatukan arah kebijakan dan kebutuhan daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resmi yang diterima Jumat, 29 Mei 2026.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, sektor pariwisata membutuhkan koordinasi yang kuat agar seluruh pihak dapat bergerak dalam satu tujuan, yakni meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat daya saing destinasi daerah.
Menurutnya, Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi penghubung utama yang menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan pengelola wisata di lapangan. Dengan komunikasi yang baik, pengembangan potensi wisata dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menegaskan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif.
Ia menilai, keberhasilan pengembangan sektor wisata tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Novita berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata dapat membangun sinergi yang lebih solid guna menciptakan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Arif
