Oleh AHMAD FAFISI*
Dinamika politik dalam Kabinet Merah Putih (KMP) menarik untuk dicermati. Utamanya terkait dengan manuver Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka yang kian santer belakangan ini. Padahal, KMP baru saja memulai perjalanannya. Namun, sebagaimana dapat kita lihat, manuver politik Mas Wapres pelan-pelan (tapi pasti) sudah mulai ”dinyalakan”.
Bahkan, jika kita cermati, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Mas Wapres secara konsisten terus bermanuver di atas panggung politik Indonesia. Beberapa jam setelah dilantik sebagai Wapres RI, Mas Wapres langsung tancap gas menerima kunjungan tamu kenegaraan Perdana Menteri (PM) Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, 21 Oktober 2024, selain kembali menerima kunjungan tamu kenegaraan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Han Zheng, pada hari yang sama ia juga melakukan peninjauan terhadap pembangunan mass rapid test (MRT) fase 2 di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Lebih lanjut, manuver Mas Wapres terus berlanjut dalam sebuah program bertajuk ”Lapor Mas Wapres” dan ”Bantuan Mas Wapres Gibran” yang viral belakangan ini.
Secara kasat mata, manuver-manuver politik Mas Wapres itu memang sederhana dan bahkan terkesan biasa saja. Namun, disadari atau tidak, manuver-manuver itu cukup berhasil mendongkrak citra positif Mas Wapres. Sebagaimana Joko Widodo (Jokowi), Mas Wapres tampaknya juga memahami bahwa meski terkesan remeh temeh, namun manuver-manuver semacam itu sangat efektif dan mujarab untuk membangun citra positif di mata khalayak.
Analisa dan Hipotesa
Di satu sisi, langkah politik yang diambil Mas Wapres sejak awal dilantik itu bisa dibaca sebagai politik pembuktian Mas Wapres kepada lawan-lawan politiknya bahwa ia bisa bekerja. Tidak seperti yang diasumsikan oleh lawan-lawan politiknya yang pada masa kampanye, meragukan kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan.
Namun, sepertinya manuver-manuver Mas Wapres tidak sesederhana itu. Rasanya, sangat mubazir jika manuver-manuver yang dilakukan Mas Wapres dilakukan hanya untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja. Jauh melampau itu, penulis menduga apa yang dilakukan Mas Wapres ini sebagai upaya sistematis menyambut momentum elektoral 2029 yang akan menjadi momentum kunci bagi dirinya dalam jagat perpolitikan Indonesia.
Hipotesa ini sepertinya memang terlalu dini. Namun, secara politik, hipotesa ini rasanya sangat masuk akal mengingat kerja-kerja politik bukanlah kerja semalam, melainkan kerja-kerja sistematis yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Lebih-lebih jika Mas Wapres nantinya harus berhadap-hadapan dengan Prabowo sebagai incumbent, tentu Mas Wapres memang harus membangun citra dirinya sejak dini sebagai bentuk tabungan elektoral.
Dan, tampaknya, probabilitas itulah yang hari ini sedang coba diantisipasi sejak dini oleh Mas Wapres. Mas Wapres seperti menyadari, bahwa meski hari ini berhasil menduduki kursi Wapres dengan cukup mulus, namun seiring dengan berubahnya komposisi politik mutakhir, nasibnya di 2029 juga tidak pasti. Dan, untuk itulah ia merasa perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi tahun politik 2029.
Namun, pertanyaan kemudian adalah mungkinkah Mas Wapres dan Prabowo akan beda jalan di Pilpres 2029? Jawabannya adalah mungkin. Dalam politik kita, tidak ada kawan dan lawan abadi. Semuanya tergantung kepentingan. Jadi, secara politik, sangat mungkin perbedaan jalan itu akan terjadi bila situasinya memungkinkan Prabowo untuk maju tanpa Mas Wapres atau sebaliknya, situasinya memungkinkan Mas Wapres untuk maju tanpa Prabowo.
Berkaca pada Kasus Mega-SBY
Rivalitas antara kawan kabinet versus kawan kabinet sendiri dalam Pilpres bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Di masa lalu, kita bisa melihat kasus Mega-SBY sebagai contoh akan terbukanya kemungkinan kawan kabinet melawan kawan kabinet sendiri. Pada waktu itu (2004), SBY, yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kabinet yang dipimpin Presiden Megawati, maju dalam Pilpres 2004 menantang Megawati. Dan hasilnya, SBY menang atas Megawati di pemilu putaran kedua.
Jadi, jika kita mengacu pada potensi konflik kepentingan dam kasus Mega-SBY, kemungkinan Mas Wapres akan berhadap-hadapan dengan Prabowo di Pilpres 2029 sangatlah terbuka lebar. Lebih-lebih, hubungan yang selama ini terbangun di antara Prabowo dan Mas Wapres adalah hubungan pragmatis (bukan hubungan ideologis-kepartaian), jadi sangat mungkin akan terjadi perubahan haluan seiring dengan perkembangan politik ke depan.
Namun, mungkinkah dalam perjalanan KMP ke depan Presiden Prabowo akan membiarkan Mas Wapres terus bermanuver bebas di atas panggung yang kini dikomandoinya sendiri? Mungkinkah Prabowo akan membiarkan ada matahari kembar dalam kabinet pemerintahan yang dipimpinnya?
*) Pengamat politik
