Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu

Redaksi Nolesa

Kamis, 16 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NOLESA.COM – Ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino pada 2026 dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata. Pemerintah diminta memperkuat langkah mitigasi sejak dini agar dampaknya tidak mengganggu target produksi pangan nasional maupun kesejahteraan petani.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Rabu kemarin, 15 Juli 2026.

Menurut legislator PKB itu, penguatan Sistem Peringatan Dini Pertanian (SIPERDITAN) harus diikuti langkah nyata di lapangan agar petani dapat mengantisipasi risiko kekeringan sebelum terjadi gagal panen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi untuk menghadapi El Nino. Ancaman El Nino tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman semata. Dampaknya dapat menurunkan produksi pangan nasional jika mitigasinya tidak dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran,” kata Rina.

Baca Juga :  Puan Dorong Akses Keuangan Ramah Gender, Ini Tujuannya

Rina menyoroti masih adanya puluhan ribu hektare lahan padi yang terdampak kekeringan sepanjang semester pertama 2026. Bahkan, sejumlah daerah sentra produksi pangan, seperti Sulawesi Selatan, masih mencatat luasan lahan puso yang cukup tinggi akibat kekeringan.

Menurut Rina, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa upaya mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian masih perlu diperkuat. Keberadaan sistem peringatan dini, katanya, tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti respons cepat dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Ratna Juwita: Perdamaian AS-Iran Jadi Peluang Perkuat Ketahanan Energi Nasional

“Data tersebut menunjukkan bahwa sistem peringatan dini harus benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi respons di daerah terlambat sehingga petani tetap mengalami gagal panen,” ujarnya.

Karena itu, Rina meminta Kementerian Pertanian menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan SIPERDITAN di daerah, mulai dari penyampaian informasi kepada petani hingga langkah-langkah antisipasi yang dilakukan sebelum kekeringan terjadi.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh sarana pendukung tersedia sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Kesiapan tersebut mencakup distribusi pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan optimalisasi embung, penyediaan benih tahan kekeringan, serta pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

“Petani tidak cukup hanya diberi informasi bahwa akan terjadi kekeringan. Mereka juga harus dibekali solusi, mulai dari ketersediaan air, benih yang sesuai, hingga pendampingan agar dapat menyesuaikan pola tanam secara tepat waktu,” tegasnya.

Baca Juga :  Bobot Sapi Kurban Menkeu Purbaya Capai 868 Kilogram

Rina menilai keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi. Oleh sebab itu, mitigasi El Nino harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

“Jangan sampai target produksi terganggu hanya karena kesiapan mitigasi belum optimal. Ketahanan pangan harus dibangun melalui sistem yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu melindungi petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional,” pungkasnya. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Panglima Santri Nusantara Pimpin Apel HSN Ponpes Dar el Hikmah Riau
Menko PM Minta BUMN Optimalkan Aset Menganggur untuk Pemberdayaan Masyarakat
Menko PM Buka Jalan Perubahan Bansos 2027, Warga Rentan Jadi Sasaran Utama
Presiden Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Salah Satunya Mantan Gubernur Jatim
Novita Hardini Dorong Kebijakan Industri Berkelanjutan
Influenza A Meluas, Neng Eem Dorong Penguatan Deteksi Dini dan Layanan Kesehatan
Said Abdullah: Evaluasi UU P2SK Perlu Didahulukan Sebelum Regulasi Baru
Novita Hardini Minta Rencana Ekspor Satu Pintu Dikaji Agar Tak Ganggu Industri

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:59 WIB

Panglima Santri Nusantara Pimpin Apel HSN Ponpes Dar el Hikmah Riau

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:42 WIB

Menko PM Minta BUMN Optimalkan Aset Menganggur untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:31 WIB

Menko PM Buka Jalan Perubahan Bansos 2027, Warga Rentan Jadi Sasaran Utama

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:14 WIB

Presiden Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Salah Satunya Mantan Gubernur Jatim

Senin, 28 September 2026 - 17:43 WIB

Novita Hardini Dorong Kebijakan Industri Berkelanjutan

Berita Terbaru

Bupati Fauzi saat diwawancarai usai apel HSN 2026 (Foto: NOLESA.COM)

Daerah

Bupati Sumenep Terus Perkuat Kolaborasi dengan Pesantren

Jumat, 23 Okt 2026 - 07:00 WIB