SUMENEP, NOLESA.COM – Sebanyak 287 sekolah di Kabupaten Sumenep hingga pertengahan Juli 2026 masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) karena belum memiliki kepala sekolah (kepsek) definitif.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan proses pengangkatan kepala sekolah baru dapat diselesaikan pada bulan ini setelah tahapan administrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) rampung.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, proses pengangkatan ratusan kepala sekolah saat ini telah memasuki tahap akhir dan berkas usulannya sudah berada di meja kerjanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk kepala sekolah yang kosong sekarang masih proses, dan sudah ada di meja saya,” ujar Bupati Fauzi usai menghadiri pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, pengangkatan dilakukan secara bertahap karena pemerintah daerah masih harus menyelesaikan proses administrasi dengan BKN. Setelah pemberitahuan disampaikan, pemerintah tinggal menunggu surat balasan sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan pengangkatan.
“Setelahnya, BKN akan mengirimkan surat balasan kepada Pemkab Sumenep. Kami targetkan bulan ini selesai,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohammad Iksan mengungkapkan, terdapat 287 sekolah yang hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif. Dari jumlah tersebut, 280 merupakan sekolah dasar (SD), sedangkan tujuh lainnya adalah sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut Iksan, kekosongan jabatan kepala sekolah bukan disebabkan minimnya aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan. Persoalannya, banyak ASN enggan mengikuti seleksi karena khawatir ditempatkan di wilayah kepulauan yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Dinas Pendidikan telah membuka penjaringan calon kepala sekolah dengan menyebarkan formulir kepada sekitar 1.300 ASN yang memenuhi syarat. Namun, hanya 247 orang yang mengembalikan berkas pendaftaran melalui sistem.
Dari jumlah itu, 32 ASN menyatakan bersedia mengikuti seleksi sebagai kepala SMP, sedangkan 215 ASN dari unsur PNS maupun PPPK mendaftar sebagai calon kepala SD.
“Untuk yang SD, sisanya akan dilakukan seleksi tahap kedua. Sementara akan ditunjuk Plt dulu,” kata Iksan.
Menanggapi keengganan sebagian ASN bertugas di daerah kepulauan, Bupati Fauzi mengatakan pemerintah daerah tengah mencari solusi agar penempatan kepala sekolah dapat mempertimbangkan domisili para ASN tanpa mengabaikan kebutuhan pemerataan tenaga pendidik.
“Kami lagi koordinasi untuk mendekatkan penempatan kepsek dengan domisilinya,” pungkasnya. (*)
Penulis : Wail Arrifki
