JAKARTA, NOLESA.COM – Ratna Juwita Sari selaku anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB kembali mengkritisi tidak tercapainya target bauran energi terbarukan (ET) Indonesia pada 2025.
Ratna menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak cukup hanya menyampaikan klaim peningkatan, melainkan harus menunjukkan langkah konkret dan terobosan nyata untuk memenuhi target bauran energi nasional, terutama menjelang 2026.
Politikus partai besutan Gus Dur itu mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Kementerian ESDM, bauran energi terbarukan pada 2025 berada di angka 15,75 persen. Capaian tersebut memang lebih tinggi dibandingkan 2024 yang tercatat 14,65 persen, namun masih belum memenuhi target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah direvisi menjadi 17–19 persen untuk tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau targetnya 17 sampai 19 persen, lalu realisasinya baru 15,75 persen, ini bukan sekadar kurang sedikit. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi transisi energi kita masih bermasalah,” tegas Ratna di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Selain persoalan bauran energi, ia juga menyoroti rendahnya penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan. Dari total kapasitas sekitar 14,3 GW pada 2024, peningkatan sepanjang 2025 hanya mencapai kurang lebih 1,3 GW.
Ratna menilai capaian tersebut belum memadai untuk mengejar target bauran energi dalam waktu yang kian terbatas.
“Dengan penambahan kapasitas seperti ini, jangan heran kalau target terus meleset. Ini sinyal kuat bahwa kita butuh perubahan pendekatan, percepatan proyek, dan kepastian kebijakan,” ujarnya.
Politikus PKB itu menekankan bahwa kegagalan mencapai target pada 2025 harus menjadi peringatan serius agar pemerintah tidak kembali mengulang kesalahan serupa pada 2026.
Ia mendesak Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, regulasi, skema pembiayaan, hingga keberpihakan terhadap pengembangan energi terbarukan.
“Target bauran energi bukan sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut komitmen transisi energi, ketahanan energi nasional, dan kredibilitas Indonesia di mata publik dan dunia internasional,” kata Ratna.
Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal kebijakan energi nasional agar target bauran energi terbarukan tidak kembali sekadar menjadi janji yang gagal direalisasikan. (*)
Penulis : Arif
