Oleh Lailur Rahman*
Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang, merupakan momen penting bagi masa depan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pilkada dan Lingkungan
Dalam konteks Pilkada ini, perhatian terhadap isu-isu lingkungan menjadi semakin krusial. Harapan masyarakat terhadap pemimpin daerah yang tidak hanya kompeten dalam administrasi, tetapi juga memiliki visi yang kuat dalam pelestarian lingkungan, semakin mendesak.
Dengan permasalahan global seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan degradasi lahan yang juga menjadi masalah domestik, Pilkada 2024 diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berkomitmen pada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Indonesia, sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim global. Namun, deforestasi yang masif dan konversi lahan untuk pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan.
Pemimpin daerah yang akan terpilih di Pilkada 2024 harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Kebijakan yang mendukung praktek-praktek pertanian berkelanjutan, perlindungan hutan, dan rehabilitasi lahan kritis menjadi sangat diperlukan.
Selain itu, isu kebakaran hutan yang kerap terjadi setiap tahun harus menjadi prioritas utama. Pemimpin daerah yang memiliki visi untuk mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan kebakaran hutan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kerugian ekologis dan kesehatan masyarakat.
Perubahan iklim yang memicu peningkatan suhu global, pola cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut juga menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Banjir, kekeringan, dan erosi pantai yang semakin sering terjadi memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah pesisir.
Pemimpin daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan iklim melalui inisiatif-inisiatif adaptasi dan mitigasi sangat diharapkan.
Implementasi proyek infrastruktur hijau, seperti pembangunan tanggul, pemulihan mangrove, dan sistem drainase yang lebih baik, harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim juga harus diprioritaskan untuk menciptakan komunitas yang tangguh dan adaptif.
Masalah polusi udara dan air juga menjadi perhatian utama yang harus ditangani oleh pemimpin daerah terpilih. Polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan akibat emisi kendaraan bermotor dan industri.
Pemimpin daerah perlu mendorong pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti bus listrik dan jaringan kereta api yang terintegrasi, serta pengurangan emisi dari sektor industri melalui regulasi yang ketat dan insentif untuk penggunaan teknologi bersih.
Di sisi lain, polusi air yang diakibatkan oleh limbah domestik, industri, dan pertanian mengancam kesehatan ekosistem air dan kesejahteraan masyarakat. Program pengelolaan air limbah yang efektif, peningkatan akses sanitasi, dan pelestarian sumber air harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan daerah.
Permasalahan sampah plastik yang semakin menumpuk di laut dan sungai juga memerlukan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dan ini memberikan dampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia.
Pemimpin daerah yang memiliki komitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui regulasi, kampanye kesadaran, dan pengembangan industri daur ulang akan sangat berperan dalam mengatasi masalah ini. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengelola sampah secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Di tingkat global, tantangan lingkungan yang dihadapi semakin kompleks dengan adanya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, pengasaman laut, dan pencemaran kimia.
Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi masalah-masalah ini.
Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam forum-forum internasional dan menerapkan kesepakatan lingkungan global di tingkat lokal. Kerjasama internasional dalam bidang penelitian, teknologi, dan pendanaan untuk proyek-proyek lingkungan dapat mempercepat upaya mitigasi dan adaptasi di daerah.
Epilog
Pilkada 2024 menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan.
Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan kepemimpinan yang berwawasan lingkungan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berkontribusi positif dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.
Tantangan yang dihadapi memang besar, tetapi dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemimpin daerah yang visioner, masa depan lingkungan Indonesia yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
Pilkada 2024 adalah momentum untuk mewujudkan harapan tersebut dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bergerak menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
*) Alumnus Prodi Hukum Tata Negara UIN SUKA Yogyakarta
