Fenomena jilbabisasi kembali terjadi di dunia pendidikan kita. Pertama, hal itu terjadi di Yogyakarta. Tepatnya di SMAN 1 Banguntapan, Bantul.
Korbannya adalah seorang siswi kelas X. Kabarnya, sang siswi itu sampai depresi karena dipaksa menggunakan jilbab (Harian Jogja, 29/7/2022).
Kedua, hal yang sama juga terjadi di Jakarta. Yakni di sebuah sekolah SD negeri di Tambora dan di SMP negeri kawasan Kebun Jeruk yang juga diduga melakukan pemaksaan terhadap salah satu siswinya untuk mengenakan jilbab (Kompas.com, 30/7/2922).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena jilbabisasi yang mara di sekolah ini adalah kabar buruk.
Sebelum dua kasus di atas, fenomena jilbalisasi di sekolah juga sudah sering terjadi. Mulai dari kasus intoleransi yang terjadi SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar (2014); di SD Negeri Karang Tengah, Gunung Kidul, Yogyakarta (2019); di SMA 1 Gemolong (2020); dan di SMKN 2 Padang (2021).
Fenomena jilbabisasi yang marak terjadi di sekolah ini adalah kabar buruk. Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah bersama yang saling menghargai perbedaan justru terjebak dalam kubangan intoleransi. Sangat tidak mendidik dan tidak merepresentasikan wajah pendidikan Pancasila.
Karena itu, fenomena jilbabisasi itu tidak boleh dianggap remeh. Harus ada langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya. Selain harus diselesaikan melalui jalur institusional-kelembagaan, jalur paradigmatik juga tak kalah pentingnya untuk dilakukan.
Di jalur institusional-kelembagaan, kiranya Kemendikbudristek dan Kementerian Agama perlu untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Meskipun sampai kini telah ada aturan bersama antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama yang mengatur soal seragam sekolah, namun perlu ada langkah lebih lanjut agar hal serupa tidak kembali terulang.
Pengarusutamaan paradigma pendidikan inklusif ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalkan, dengan mengadakan sekolah moderasi beragama bagi para guru.
Sementara di jalur padigmatik, penguatan paradigma pendidikan yang inklusif, moderat, dan toleran kiranya juga penting untuk terus dilakukan.
Pengarusutamaan paradigma pendidikan inklusif ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalkan, dengan mengadakan sekolah moderasi beragama bagi para guru.
Sehingga, dengan begitu, guru (sebagai pendidik) bisa mendapat wawasan baru bagaimana mengelola lembaga di tengah keberagaman. Dan yang terpenting, tidak lagi memaksakan atribut-atribut keagamaan bagi siswi-siswinya.
Sehingga nantinya, kasus-kasus tak elok seperti pada tiga kasus di atas tidak terjadi lagi.
Dunia pendidikan adalah harapan satu-satunya kita dalam menanamkan cara berpikir yang moderat bagi anak dan generasi muda.
Karena itu, jangan sampai lembaga pendidikan kita menjadi contoh yang tidak baik bagi keberagaman kehidupan kita.
Sebaliknya, kehadirannya harus mampu menjadi pencetak atas lahirnya generasi muda yang moderat, yang inklusif, yang bisa menghormati perbedaan keyakinan.
Darurat toleransi yang terjadi di lembaga pendidikan adalah masalah serius.
Karena itu, kemunculannya mesti disikapi secara tegas. Jangan sampai lembaga pendidikan kita tergelincir pada ekslusifitas ekstrem yang merusak. Bahaya.
