Rp878 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

Redaksi Nolesa

Minggu, 8 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rp878 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera (Foto: Ist)

Rp878 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera (Foto: Ist)

JAKARTA, NOLESA.COM – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap pertama senilai Rp878,68 miliar kepada masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Bantuan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Program perlindungan sosial tersebut disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penyaluran bantuan ini merupakan tahap pertama. Nanti akan ada gelombang berikutnya,” ujar Tito Karnavian usai menghadiri Khanduri Nuzulul Qur’an Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 7 Maret 2026.

Baca Juga :  UMKM Perempuan Kian Berkembang di Era Digital

Secara umum, bantuan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), dan Jaminan Hidup (Jadup).

Untuk komponen BIH dan BSSE, bantuan disalurkan kepada 67.886 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp543,09 miliar. Rinciannya, BIH sebesar Rp203,66 miliar dan BSSE sebesar Rp339,43 miliar.

Sementara itu, program Jaminan Hidup (Jadup) diberikan kepada 248.588 keluarga dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total anggaran yang diserap mencapai Rp335,59 miliar.

Rincian Bantuan per Provinsi

Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450,77 miliar. Bantuan BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM dengan total Rp280,68 miliar, yang terdiri dari BIH Rp105,26 miliar dan BSSE Rp175,43 miliar.

Baca Juga :  HUT MA yang Ke-79: Ini Sejarahnya!

Adapun bantuan Jaminan Hidup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan nilai Rp170,09 miliar. Tito menyebut sebagian besar bantuan memang difokuskan di Aceh.

“Sekitar Rp400 miliar di antaranya berada di Aceh, dan hampir separuhnya, sekitar Rp241 miliar, dialokasikan untuk wilayah Pidie Jaya,” ujarnya.

Di Provinsi Sumatra Utara, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp82,81 miliar. Bantuan BIH dan BSSE diberikan kepada 3.676 KPM dengan nilai Rp29,41 miliar, terdiri dari BIH Rp11,03 miliar dan BSSE Rp18,38 miliar.

Sementara itu, bantuan Jadup disalurkan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total nilai Rp53,40 miliar.

Baca Juga :  Menag Dorong Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, total bantuan mencapai Rp43,44 miliar. Bantuan BIH dan BSSE diberikan kepada 3.539 KPM dengan total Rp28,31 miliar, yang terdiri dari BIH Rp10,62 miliar dan BSSE Rp17,70 miliar.

Selain itu, bantuan Jadup disalurkan kepada 11.206 penerima manfaat dengan nilai Rp15,13 miliar.

Pemerintah berharap penyaluran bansos ini dapat membantu masyarakat terdampak bencana memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan, sekaligus mendorong percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah memastikan seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Panglima Santri Nusantara Pimpin Apel HSN Ponpes Dar el Hikmah Riau
Menko PM Minta BUMN Optimalkan Aset Menganggur untuk Pemberdayaan Masyarakat
Menko PM Buka Jalan Perubahan Bansos 2027, Warga Rentan Jadi Sasaran Utama
Presiden Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Salah Satunya Mantan Gubernur Jatim
Novita Hardini Dorong Kebijakan Industri Berkelanjutan
Influenza A Meluas, Neng Eem Dorong Penguatan Deteksi Dini dan Layanan Kesehatan
Said Abdullah: Evaluasi UU P2SK Perlu Didahulukan Sebelum Regulasi Baru
Novita Hardini Minta Rencana Ekspor Satu Pintu Dikaji Agar Tak Ganggu Industri

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:59 WIB

Panglima Santri Nusantara Pimpin Apel HSN Ponpes Dar el Hikmah Riau

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:42 WIB

Menko PM Minta BUMN Optimalkan Aset Menganggur untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:31 WIB

Menko PM Buka Jalan Perubahan Bansos 2027, Warga Rentan Jadi Sasaran Utama

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:14 WIB

Presiden Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Salah Satunya Mantan Gubernur Jatim

Senin, 28 September 2026 - 17:43 WIB

Novita Hardini Dorong Kebijakan Industri Berkelanjutan

Berita Terbaru

Bupati Fauzi saat diwawancarai usai apel HSN 2026 (Foto: NOLESA.COM)

Daerah

Bupati Sumenep Terus Perkuat Kolaborasi dengan Pesantren

Jumat, 23 Okt 2026 - 07:00 WIB