Mahkamah Agung dan Matinya Keadilan Substansial

Ahmad Farisi

Senin, 14 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasinya terkait banding yang diajukan oleh Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi terdakwa kasus korupsi ekspor benur.

Dalam putusannya, MA memangkas hukuman penjara Edhy dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Dan, pencabutan hak politiknya dari 3 tahun menjadi 2 tahun.

Alasan utama MA memberikan keringanan kepada Edhy karena selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy dinilai sudah bekerja dengan baik dan memberikan harapan besar kepada nelayan.

Dan, dalil meringankan inilah yang kata MA tidak diperhatikan oleh hakim tingkat banding dalam memutus perkara Edhy Prabowo.

Koreksi yang dilakukan MA atas putusan pengadilan di bawahnya, tentu sah-sah saja. Karena itu memang kewenangannya.

Namun, sebagai pengadilan tinggi negara, yang punya tanggung jawab fungsional dan moral untuk mengawal tegaknya keadilan substansial di negeri ini, mengapa MA mengeluarkan putusan kasasi yang picang dan mencederai keadilan?

Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinery crym). Oleh karena itu, dalam mengoreksi putusan hakim yang diajukan banding kepadanya, MA seharusnya mampu membaca masalah itu secara lebih utuh.

Baca Juga :  Empat Pilar Perkawinan yang Harus Diperhatikan

Sehingga, putusan kasasi yang dikeluarkannya tidak kontradiktif dengan semangat penegakan hukum lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.

Putusan kasasi MA terkait banding yang diajukan Edhy itu sangat kontras dengan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang sedang kita lakukan.

Tidak seperti namanya, ‘Mahkamah Agung’, dalam kasus ini MA tidak mampu menghasilkan putusan ‘agung’, dan ‘adiluhung’.

Baca Juga :  Makna Gelar Haji bagi Orang Madura

Alih-alih menciptakan keadilan substansial, justru MA dalam putusannya memperlihatkan keberpihakan pada koruptor; sesuatu yang sangat kita sayangkan.

Anasir-anasir politik terasa begitu kental mewarnai putusan itu. Bahkan, juga tampak sangat mendominasi dalam hal pengambilan putusan.

Hukum nampak menyesuaikan diri dengan strata sosial dan posisi politik si subjek hukum (Donald Black, 1976: 23). Yang dalam hal ini adalah Edhy Prabowo.

 

 

Berita Terkait

Bagaimana Kalau Mekkah Dijadikan Emas
100 Hari Kepemimpinan AHY sebagai Menteri ATR/BPN
Pilkada 2024: Mengapa PKB dan PDI-P Lebih Baik Beda Jalan?
Qurban; Allah Ingin Menguji Hamba-Nya Apakah Berbaik Sangka pada-Nya?
Revisi UU MK dan UU Penyiaran: Politik Destruktif yang Membahayakan Demokrasi
Hikmah Kapal Titanic
Inilah Fase Keindahan Hidup Umat Manusia
Sudah Waktunya Madura Naik Level

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:50 WIB

Bagaimana Kalau Mekkah Dijadikan Emas

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:00 WIB

100 Hari Kepemimpinan AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Sabtu, 8 Juni 2024 - 20:52 WIB

Pilkada 2024: Mengapa PKB dan PDI-P Lebih Baik Beda Jalan?

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:01 WIB

Qurban; Allah Ingin Menguji Hamba-Nya Apakah Berbaik Sangka pada-Nya?

Kamis, 30 Mei 2024 - 06:03 WIB

Revisi UU MK dan UU Penyiaran: Politik Destruktif yang Membahayakan Demokrasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 08:59 WIB

Hikmah Kapal Titanic

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:07 WIB

Inilah Fase Keindahan Hidup Umat Manusia

Rabu, 15 Mei 2024 - 14:19 WIB

Sudah Waktunya Madura Naik Level

Berita Terbaru

Anggun Cahyaningrum (Foto: dokumen pribadi)

Budaya

Rokat Pandhaba: Identitas Budaya yang Masih Terjaga

Jumat, 14 Jun 2024 - 13:11 WIB