Mahkamah Agung dan Matinya Keadilan Substansial

Ahmad Farisi

Senin, 14 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasinya terkait banding yang diajukan oleh Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi terdakwa kasus korupsi ekspor benur.

Dalam putusannya, MA memangkas hukuman penjara Edhy dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Dan, pencabutan hak politiknya dari 3 tahun menjadi 2 tahun.

Alasan utama MA memberikan keringanan kepada Edhy karena selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy dinilai sudah bekerja dengan baik dan memberikan harapan besar kepada nelayan.

Dan, dalil meringankan inilah yang kata MA tidak diperhatikan oleh hakim tingkat banding dalam memutus perkara Edhy Prabowo.

Koreksi yang dilakukan MA atas putusan pengadilan di bawahnya, tentu sah-sah saja. Karena itu memang kewenangannya.

Namun, sebagai pengadilan tinggi negara, yang punya tanggung jawab fungsional dan moral untuk mengawal tegaknya keadilan substansial di negeri ini, mengapa MA mengeluarkan putusan kasasi yang picang dan mencederai keadilan?

Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinery crym). Oleh karena itu, dalam mengoreksi putusan hakim yang diajukan banding kepadanya, MA seharusnya mampu membaca masalah itu secara lebih utuh.

Baca Juga :  HPN, Pilpres, dan Demokrasi Kita

Sehingga, putusan kasasi yang dikeluarkannya tidak kontradiktif dengan semangat penegakan hukum lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.

Putusan kasasi MA terkait banding yang diajukan Edhy itu sangat kontras dengan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang sedang kita lakukan.

Tidak seperti namanya, ‘Mahkamah Agung’, dalam kasus ini MA tidak mampu menghasilkan putusan ‘agung’, dan ‘adiluhung’.

Baca Juga :  Implementasi Kurikulum Merdeka

Alih-alih menciptakan keadilan substansial, justru MA dalam putusannya memperlihatkan keberpihakan pada koruptor; sesuatu yang sangat kita sayangkan.

Anasir-anasir politik terasa begitu kental mewarnai putusan itu. Bahkan, juga tampak sangat mendominasi dalam hal pengambilan putusan.

Hukum nampak menyesuaikan diri dengan strata sosial dan posisi politik si subjek hukum (Donald Black, 1976: 23). Yang dalam hal ini adalah Edhy Prabowo.

 

 

Berita Terkait

Pertumbuhan Demokrasi dan Kritisisme Publik 
Mengapa Suara Ganjar Anjlok?
Selamat Datang di Era Otoritarianisme Kompetitif
Memanfaatkan Masa Tenang sebagai Ritual Pemilu Damai
HPN, Pilpres, dan Demokrasi Kita
HPN 2024 dan Jurnalisme Masa Kini
Mendengarkan Suara Keprihatinan Kampus
Kita Hidup Dimasa yang Amat Jauh dari Generasi Terbaik

Berita Terkait

Kamis, 15 Februari 2024 - 16:26 WIB

Mengapa Suara Ganjar Anjlok?

Kamis, 15 Februari 2024 - 07:15 WIB

Selamat Datang di Era Otoritarianisme Kompetitif

Minggu, 11 Februari 2024 - 19:00 WIB

Memanfaatkan Masa Tenang sebagai Ritual Pemilu Damai

Jumat, 9 Februari 2024 - 14:10 WIB

HPN, Pilpres, dan Demokrasi Kita

Jumat, 9 Februari 2024 - 13:09 WIB

HPN 2024 dan Jurnalisme Masa Kini

Rabu, 7 Februari 2024 - 20:36 WIB

Mendengarkan Suara Keprihatinan Kampus

Jumat, 26 Januari 2024 - 08:50 WIB

Kita Hidup Dimasa yang Amat Jauh dari Generasi Terbaik

Selasa, 23 Januari 2024 - 16:52 WIB

Menyelamatkan Demokrasi

Berita Terbaru

Opini

Selebrasi Merdeka Berkarya

Rabu, 28 Feb 2024 - 21:23 WIB

Daerah

Bupati Sumenep Berupaya Keras Tekan Harga Beras

Kamis, 22 Feb 2024 - 15:22 WIB