JAKARTA, NOLESA.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hanif Dhakiri, meminta Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Permintaan tersebut disampaikan Hanif dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin kemarin, 18 Mei 2026.
Dalam rapat itu, Hanif menyoroti nilai tukar rupiah yang melemah hingga berada di kisaran Rp17.670 per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai faktor utama yang menyebabkan tekanan terhadap mata uang nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apakah pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi kondisi global, penguatan dolar AS, atau adanya sentimen pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
“Ketika rupiah melemah hingga kisaran Rp17.670 per dolar AS, tentu masyarakat ingin memahami apa faktor dominannya. Apakah tekanan ini terutama dipicu gejolak global, penguatan dolar AS, atau ada sinyal tertentu yang sedang dibaca pasar terhadap kondisi ekonomi domestik kita,” ujar Hanif.
Menurutnya, komunikasi yang transparan dari otoritas moneter menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Karena itu, Hanif meminta Bank Indonesia memaparkan secara rinci langkah stabilisasi yang telah dan sedang dilakukan, termasuk efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Kita perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai langkah stabilisasi yang ditempuh, bagaimana efektivitasnya, dan sejauh mana instrumen yang digunakan mampu meredam tekanan yang ada,” katanya.
Hanif juga menyoroti pernyataan Bank Indonesia yang menyebut stabilitas rupiah masih terjaga. Menurutnya, istilah tersebut perlu dijelaskan secara lebih konkret agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
Ia menilai publik perlu memahami parameter yang digunakan Bank Indonesia dalam mengukur stabilitas nilai tukar, termasuk apakah yang dimaksud stabilitas berkaitan dengan tingkat volatilitas yang masih terkendali meskipun nilai kurs mengalami penyesuaian.
Selain itu, Hanif meminta Bank Indonesia memaparkan posisi volatilitas rupiah dibandingkan negara-negara lain dengan karakter ekonomi serupa atau peer countries. Menurutnya, perbandingan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi nasional.
“Kalau ukuran stabilitas adalah volatilitas, maka menarik untuk melihat bagaimana posisi rupiah dibandingkan negara peers. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan konteks yang lebih lengkap mengenai kondisi saat ini dan respons kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, mantan aktivis PMII itu juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menilai stabilitas ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada otoritas moneter, tetapi membutuhkan sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan pasar serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global. (*)
Penulis : Arif
