Laksanakan Amanat Undang-Undang, Menag Yaqut Kukuhkan 9 Ulama sebagai Majelis Masyaikh

Redaksi Nolesa

Jumat, 31 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas saat mengukuhkan 9 Ulama sebagai Majelis Masyaikh di Jakarta, Kamis 30 Desember 2021

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas saat mengukuhkan 9 Ulama sebagai Majelis Masyaikh di Jakarta, Kamis 30 Desember 2021

Jakarta, nolesa.com – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengukuhkan 9 ulama sebagai Majelis Masyaikh pada Kamis, (30/21/2021).

Menurut Gus Yaqut, pengukuhan 9 Ulama sebagai Majelis Masyaikh itu adalah amanat undang-undang agar membentuk sebuah majelis yang merepresentasikan pengakuan negara terhadap keberadaan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh dan untuk pesantren.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengamanatkan terbentuknya Majelis Masyaikh sebagai instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan,” ujar Yaqut dikutip dari Kompas.com.

Gus Yaqut mengatakan bahwa Majelis Masyaikh itu merupakan lembaga independen yang keanggotaannya berasal dari Dewan Masyaikh. Yang mekanisme pemilihannya dilakukan oleh unsur pemerintah dan asosiasi pesantren berskala nasional yang disebut dengan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Dengan dikukuhkannya 9 ulama sebagai Majelis Masyaikh ini Gus Yaqut berharap keberadaannya dapat memperkuat pendidikan dan kelembagaan pesantren. Sehingga nantinya santri atau lulusan pesantren itu sendiri bisa menjawab tantangan dan problematika zaman serta juga mampu memberikan kontribusi yang baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :  Tanggapi Amien Rais, Mahfud MD: Amandemen Bisa Setiap Tahun, tapi Kalo Tak Bermoral Percuma Saja

“Selaku Menteri Agama, saya berpandangan bahwa ini adalah hasil terbaik dari ikhtiar kita semua, teriring harapan yang disematkan kepada anggota Majelis Masyaikh yang terpilih untuk dapat membawa pendidikan pesantren menjadi makin unggul dalam menjawab tantangan zaman,” kata Gus Yaqut.

Diketahui, penetapan dan pengukuhan Majelis Masyaikh masa khidmat 2021-2026 itu merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021.

Sementara 9 ulama yang dikukuhkan itu antara lain:

  1. Aziz Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat).
  2. Abdul Ghoffarrozin (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah).
  3. Muhyidin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafo’iyah Sikorejo, Sitibondo, Jawa Timur).
  4. Tgk Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh).
  5. Badriyah Fayumi (Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat).
  6. Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Timur).
  7. Jam’an Nurchotib Mansur/Ustadz Yusuf Mansur (Pesantren Darul Quran, Tangerang, Banten).
  8. A’la Basyir (Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Madura, Jawa Timur).
  9. Amrah Kasim (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan).
Baca Juga :  Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Berbagi Pengetahuan Berkaitan dengan Larangan Ihram Saat Berhaji dan Pentingnya Jaga Kesehatan

Penulis: Aris

Ediotr: Dimas

Berita Terkait

Profil Abdul Kholiq Suhri: Advokat Bondowoso Di Balik Gugatan MK Soal MBG
Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:43 WIB

Profil Abdul Kholiq Suhri: Advokat Bondowoso Di Balik Gugatan MK Soal MBG

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru