JAKARTA, NOLESA.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menilai arah kebijakan pertahanan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tetap berpijak pada prinsip pertahanan semesta yang digagas Jenderal AH Nasution.
Kata politikus asal Sumenep ini, doktrin yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam sistem pertahanan itu masih sangat relevan di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks.
“Sifat dari sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, yang ditopang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara,” ujar Said dalam keterangannya, Senin, 6 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Said menjelaskan, relevansi sistem pertahanan semesta semakin nyata karena bentuk perang di masa kini tidak lagi hanya bersifat konvensional. Selain perang fisik, ancaman juga datang dalam bentuk perang politik, ekonomi, budaya, dan siber. Dalam konteks tersebut, kata Said, diperlukan keterlibatan masyarakat dan kalangan profesional untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional.
“Ia menilai doktrin ini masih sangat relevan. Sebab, dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga ada perang politik, ekonomi, budaya dan siber. Dalam perang non konvensional, TNI dan Polri tentu ada keterbatasan. Makanya, diperlukan dukungan rakyat terlatih, kaum profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” paparnya.
Meski medan perang modern telah berkembang menjadi multifront, Said menegaskan kekuatan pertahanan konvensional tetap dibutuhkan. Karena itu, konsep Minimum Essential Force (MEF) menjadi ukuran penting untuk memastikan kemampuan dasar pertahanan nasional terpenuhi.
“Walaupun medan perang mutakhir sudah multifront, tidak serta merta kekuatan pertahanan konvensional tidak diperlukan,” ungkapnya.
Said menjelaskan, pemenuhan MEF TNI memerlukan dukungan organisasi, anggaran, pengembangan industri pertahanan, dan peningkatan profesionalitas prajurit. Ia menyoroti langkah konkret Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang memperkuat struktur organisasi TNI melalui pembentukan sejumlah komando baru.
“Dari sisi organisasi, sejak menjadi Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo telah membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus. Kemudian, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, dan 100 Batalion Teritorial,” jelasnya.
Said juga menambahkan, “Pembangunan lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.”
Said menilai, kemandirian industri pertahanan nasional menjadi faktor penting lain yang harus diperkuat. Indonesia telah memiliki sejumlah perusahaan strategis yang berperan besar dalam penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista), seperti PT PAL dan PT Pindad.
“Indonesia telah memiliki PT PAL yang mampu membuat kapal perang. Kemudian, PT Pindad yang memproduksi tank, senapan tempur, dan arteleri berat lainnya,” katanya.
Selain itu, Indonesia juga menggandeng Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4.5, KAI KF-21 Boramae. “Prototipe sudah ada, dan sempat uji coba, entah kenapa lajunya proyek ini lambat sekali,” tambahnya.
“Intinya, industri pertahanan nasional kita perlukan untuk membangun kemandirian alat pertahanan nasional,” tegasnya lagi.
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said memastikan pihaknya selalu memberikan dukungan untuk memperkuat anggaran pertahanan. Meski demikian, ia mengakui alokasi anggaran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan kekuatan militer besar.
“Defend Budget Rank 2025 yang dirilis oleh Global Firepower menempatkan Indonesia di urutan 29, di bawah Singapura di urutan 26. Tentu ini belum ideal mendukung MEF, karena keterbatasan fiskal kita. Ke depan kita perkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal,” jelasnya.
Pada akhirnya, Said menekankan bahwa profesionalitas prajurit TNI menjadi modal paling utama dalam membangun kekuatan pertahanan nasional yang tangguh. Profesionalitas itu mencakup netralitas dari politik praktis dan kompetensi tempur yang mumpuni.
“TNI dibangun dengan merit sistem yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa gagah berani,” pungkasnya. (*)
