Oleh Lailur Rahman*
Pilkada 2024 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam upaya memperkuat demokrasi dan memastikan keadilan dalam proses pemilihan.
Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah praktik politik uang, yang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam kualitas demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Praktik ini menjadi masalah yang mendalam karena menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemilu
Oleh karena itu, upaya mencegah politik uang dalam Pilkada 2024 harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait.
Kunci Mencegah Politik Uang
Salah satu langkah utama yang dapat diambil untuk mencegah politik uang adalah dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang ada.
Saat ini, Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang larangan politik uang, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Namun, regulasi yang ada perlu ditegakkan secara konsisten dan efektif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang akan memberikan efek jera dan mengurangi keinginan calon untuk melakukan praktik tersebut.
Selain itu, lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu diperkuat dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau dan menindak pelanggaran politik uang.
Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif politik uang terhadap kualitas pemilu dan masa depan demokrasi.
Kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media. Melalui kampanye ini, masyarakat diharapkan lebih kritis dan menolak segala bentuk politik uang.
Selain itu, pendidikan politik yang menyeluruh di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi perlu diintegrasikan untuk membentuk generasi yang sadar dan peduli terhadap pentingnya pemilu yang bersih dan adil.
Pemberdayaan masyarakat juga merupakan strategi penting dalam mencegah politik uang. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik cenderung lebih tahan terhadap godaan politik uang.
Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial perlu terus didorong oleh pemerintah. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan memiliki keberanian untuk menolak politik uang dan memilih berdasarkan visi dan misi calon yang benar-benar mampu membawa perubahan positif.
Partai politik juga memiliki peran penting dalam mencegah politik uang. Sebagai kendaraan utama dalam proses pemilu, partai politik harus berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang bersih dan transparan.
Partai politik perlu memperketat mekanisme seleksi calon agar hanya mereka yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik yang dapat maju sebagai kandidat.
Selain itu, partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada kader dan simpatisannya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan anti-korupsi. Dengan demikian, partai politik dapat menjadi benteng utama dalam melawan praktik politik uang.
Sementara itu, dalam jangka panjang, upaya mencegah politik uang harus diarahkan pada pembentukan budaya politik yang bersih dan berintegritas.
Budaya politik yang sehat tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pemimpin politik.
Mencegah politik uang dalam Pilkada 2024 adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.
Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan.
*) Alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
