Kodifikasi UU Pemilu, Sebuah Keniscayaan!

Oleh Muhamad Abdul Khaliq*

Polemik seputar regulasi pemilu di Indonesia semakin hari semakin kompleks. Berbagai Undang-Undang (UU) yang mengatur pemilu kerap kali menimbulkan kebingungan, baik di kalangan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat luas.

Tidak jarang, terdapat pertentangan substansial antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, kodifikasi UU Pemilu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, terutama demi menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis, sederhana, dan efektif dalam mengatur pemilu serta dinamika kepartaian di Indonesia.

Saat ini, regulasi pemilu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU tentang Pemilu, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU tentang Partai Politik, hingga regulasi terkait lainnya.

Keberadaan berbagai aturan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih serta multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam berbagai pemilu sebelumnya, perbedaan aturan terkait sistem pemilihan, persyaratan calon, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pemilu sering kali menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di antara pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, kodifikasi UU Pemilu menjadi solusi yang tepat guna mengharmonisasi seluruh aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia.

Kodifikasi UU Pemilu memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas. Dengan adanya satu undang-undang yang mencakup seluruh aspek pemilu, maka berbagai perbedaan interpretasi dan pertentangan hukum dapat diminimalisir.

Hal itu juga akan mempermudah penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menjalankan tugasnya tanpa harus berhadapan dengan regulasi yang saling bertentangan. Selain itu, kodifikasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami aturan pemilu secara lebih sederhana dan komprehensif, sehingga partisipasi politik dapat meningkat.

Lebih jauh, kodifikasi UU Pemilu juga dapat memperkuat konsistensi hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya aturan yang seragam dan jelas, maka potensi intervensi politik terhadap regulasi pemilu dapat dikurangi.

Saat ini, sering kali muncul upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengubah regulasi pemilu sesuai dengan kepentingan politik mereka. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada masih bersifat parsial dan terbuka terhadap berbagai interpretasi.

Dengan adanya kodifikasi, maka ketentuan-ketentuan dasar terkait pemilu dan kepartaian dapat diatur secara lebih sistematis dan tidak mudah diubah hanya demi kepentingan politik sesaat.

Namun demikian, dalam proses kodifikasi UU Pemilu, perlu diperhatikan metode yang digunakan. Saat ini, wacana yang berkembang di pemerintah dan DPR untuk menyatukan berbagai UU Pemilu serta UU Partai Politik adalah melalui metode omnibus law.

Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, namun banyak pakar menilai bahwa metode omnibus law bukanlah solusi yang tepat dalam konteks harmonisasi hukum pemilu.

Omnibus law cenderung digunakan untuk mempercepat pembuatan regulasi dengan menggabungkan berbagai aturan dalam satu paket legislasi yang besar. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian serta partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perumusan undang-undang.

Sebagai alternatif, kodifikasi dengan metode yang lebih terstruktur dan berbasis pada prinsip harmonisasi hukum menjadi pilihan yang lebih rasional. Kodifikasi hukum bukan hanya sekadar menggabungkan berbagai regulasi yang ada, tetapi juga menyelaraskan substansi hukum agar tidak terjadi pertentangan dan kekaburan dalam implementasinya.

Dengan metode kodifikasi, berbagai aturan pemilu dan kepartaian dapat diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang sistematis, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, kodifikasi juga memungkinkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pemilu yang telah ada. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan dalam UU Pemilu, seperti terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sistem proporsional terbuka, presidensial threshold serta syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dengan adanya kodifikasi, berbagai perubahan yang telah ditetapkan oleh MK dapat diakomodasi secara lebih sistematis, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Dalam pelaksanaannya, kodifikasi UU Pemilu juga harus melibatkan partisipasi publik secara luas. Proses ini tidak boleh hanya menjadi domain pemerintah dan DPR semata, tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, serta penyelenggara pemilu.

Partisipasi publik yang lebih luas akan memastikan bahwa kodifikasi UU Pemilu benar-benar mencerminkan kebutuhan demokrasi di Indonesia, bukan hanya kepentingan politik dari kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, perlu dipastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan hukum, tetapi juga tetap menjamin hak politik setiap warga negara. Misalnya, sistem pemilu yang diatur dalam kodifikasi harus tetap memberikan ruang bagi partisipasi politik yang adil bagi seluruh peserta pemilu, baik partai politik besar maupun kecil, serta calon independen yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu.

Dalam kesimpulannya, kodifikasi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda lagi. Kompleksitas regulasi pemilu yang saat ini tersebar dalam berbagai undang-undang telah menimbulkan banyak permasalahan, baik dari segi kepastian hukum, konsistensi aturan, maupun implementasi di lapangan.

Kodifikasi menawarkan solusi yang lebih sistematis dalam mengharmonisasi regulasi pemilu, sehingga dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, demokratis, dan berkeadilan. Meskipun pemerintah dan DPR cenderung mengusulkan pendekatan omnibus law, namun metode kodifikasi yang lebih terstruktur dan berbasis pada prinsip harmonisasi hukum menjadi pilihan yang lebih tepat.

Dengan melibatkan partisipasi publik yang luas serta tetap berpegang pada prinsip demokrasi, kodifikasi UU Pemilu akan menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

*) Advokat dan Konsultan Hukum