JAKARTA, NOLESA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan sektor pariwisata nasional saat Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu kemarin, 3 Juni 2026.
Novita Hardini mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun besaran devisa yang dihasilkan sektor tersebut.
Menurut Novita, indikator-indikator tersebut memang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Namun, capaian itu belum cukup untuk menggambarkan posisi sebenarnya pariwisata Indonesia di tengah persaingan negara-negara Asia Tenggara yang terus bergerak cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Novita menyoroti berkembangnya pandangan di kawasan ASEAN yang menyebut sektor pariwisata Vietnam kini telah melampaui Indonesia dalam berbagai aspek daya saing.
“Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia [Tenggara]. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut meminta Kementerian Pariwisata mulai menyajikan data perbandingan dengan negara-negara pesaing di kawasan. Menurutnya, langkah itu penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan anggaran yang digelontorkan menghasilkan capaian yang jelas dan terukur.
Selain menyoroti aspek daya saing, Novita juga menggarisbawahi tiga persoalan mendasar yang dinilai harus segera dibenahi apabila pemerintah ingin menjadikan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Persoalan pertama adalah konektivitas udara. Ia menilai promosi wisata tidak akan berdampak maksimal jika akses penerbangan langsung menuju berbagai destinasi di daerah masih terbatas. Novita mencontohkan pentingnya membuka jalur penerbangan strategis dari negara-negara potensial seperti Thailand menuju kota-kota tujuan wisata di Indonesia.
Menurutnya, pemerataan akses penerbangan akan membantu menyebarkan arus wisatawan ke berbagai wilayah, sekaligus mengurangi penumpukan kunjungan yang selama ini hanya terfokus pada destinasi tertentu.
Masalah kedua berkaitan dengan regulasi alih fungsi lahan yang dinilai masih menjadi hambatan investasi daerah. Berdasarkan berbagai aspirasi yang diterimanya dari kepala daerah, banyak proyek pariwisata tidak dapat berjalan karena proses perizinan yang rumit serta lemahnya koordinasi antarinstansi.
Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Perhutani dan Kementerian Kehutanan, kerap menemui kendala sehingga memperlambat masuknya investasi. Dalam kondisi tersebut, Kementerian Pariwisata diminta hadir sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan hambatan birokrasi yang terjadi di daerah.
Sementara itu, persoalan ketiga menyangkut kewenangan fiskal daerah. Novita menilai pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemandirian fiskal.
Lebih jauh, Novita mengajak pemerintah belajar dari keberhasilan Uni Emirat Arab, khususnya kota Dubai, yang mampu mentransformasi perekonomiannya dari ketergantungan pada sektor minyak menjadi salah satu pusat pariwisata dunia. Menurutnya, keberhasilan itu lahir dari keberanian pemerintah mengembangkan sektor wisata secara serius dan terarah.
“Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air,” tutupnya. (*)
Penulis : Arif
