Connect with us

Nasional

OJK Siapkan Beberapa Langkah untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Redaksi Nolesa

Published

on

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (Antara via Infopublik.id)

Jakarta, nolesa.com – Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor dan transaksi keuangan digital yang efisien, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat pengembangan literasi keuangan digital.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada seminar internasional yang diselenggarakan OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Jakarta, Kamis (2/12/2021) kemarin.

“Ke depan, mengingat sifat transaksi keuangan digital yang canggih, OJK akan terus meningkatkan literasi digital masyarakat,” terang Wimbo Santoso dilansir dari Infopublik.id.

Acara seminar itu mengangkat tema “Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific”. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Satu Dasawarsa OJK dan bagian dari persiapan Indonesia di Presidensi G20 tahun 2022.

Dikatakan Wimboh, bahwa peningkatan literasi keuangan digital sangat diperlukan antara lain agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam penawaran pinjaman online ilegal dan bisa memanfaatkan fintech lending atau platform keuangan digital lain yang terdaftar di OJK ataupun regulator lain.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Bertemu Perdana Menteri Italia Mario Draghi

Masih kata Wimbo, dalam aspek literasi keuangan digital ini, OJK juga mendorong rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang penting untuk melindungi data masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan jasa keuangan digital kedepan.

Selebihnya, guna memaksimalkan keamanan siber, OJK akan membentuk Satgas Keamanan Siber Industri Jasa Keuangan untuk mengembangkan kerangka keamanan siber secara proporsional melalui sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Diantara rencana kebijakan OJK ke depan mengenai literasi keuangan digital ini antara lain: pertama, penerbitan regulasi perilaku pasar atau market conduct sektor jasa keuangan mengenai pengembangan produk keuangan.

Kedua, Menyediakan platform alternatif bagi nasabah untuk menyelesaikan perselisihan dengan lembaga keuangan;
Meningkatkan efektifitas mekanisme pengaduan konsumen di OJK melalui platform digital.

Lanjut Wimbo, berkenaan hubungan dengan OECD, Wimboh menawarkan untuk memperluas kerja sama OJK dengan OECD di luar bidang edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama sehubungan dengan keberadaan Indonesia sebagai Presidensi G20 hingga 2022.

Baca Juga :  Sederet Agenda Presiden Jokowi di Provinsi Jateng

“Dengan Indonesia memimpin kepresidenan G20, saya yakin akan ada lebih banyak peluang bagi OJK dan OECD untuk terus bekerja sama dalam mengejar berbagai agenda kerja sama ekonomi internasional G20. Saya menantikan kesempatan itu,” tambah Wimbo.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan seluruh negara di dunia pelajaran yang sangat berharga untuk menemukan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen di saat ekonomi dunia mengalami pergolakan.

“Sejalan dengan seminar yang dilaksanakan pada hari ini, salah satu agenda G20 yang akan dibahas nanti di tahun 2022 adalah berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen keuangan. Sehingga harapannya melalui seminar ini kita mendapatkan insight kebijakan apa yang perlu kita susun bersama untuk dapat melindungi konsumen di saat tingkat literasi keuangan kita masih rendah,” papar Sri Mulyani.

Baca Juga :  Begini Penjelasan Direktur Komunikasi BI Terkait Ketahanan Sistem Keuangan Saat ini

Seminar ini dihadiri oleh delegasi dan para ahli OECD International Network on Financial Education (INFE), anggota dari G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, perwakilan dari Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI), anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet), serta perwakilan dari OJK, Kementerian Keuangan RI, World Bank, pejabat pemerintahan, organisasi internasional, akedemisi, sektor swasta dan LSM.

Dalam seminar tersebut, OECD memaparkan tentang beberapa fokus riset yang telah dilakukan untuk melihat dampak dari disrupsi pandemi terhadap industri keuangan, perlindungan konsumen, serta literasi keuangan.

OECD juga melaporkan beberapa perkembangan dari digitalisasi yang sedang berkembang pesat dan kebijakan yang diimplementasikan di berbagai negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Penulis : Aris
Editor : Dimas

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending