Membaca Manuver Presiden

Oleh Ahmad Farisi*

Presiden adalah jabatan publik. Secara etik, jabatan publik hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada fenomena di mana jabatan publik dimaksud digunakan untuk memuluskan kepentingan politik individu dan kelompok, jauh dari kepentingan publik yang sesungguhnya.

Fenomena baru ini terlihat jelas pada sosok Presiden Jokowi yang belakangan ini ikut dan terlibat aktif cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024. Dikatakan terlibat aktif sebab, Presiden Jokowi diketahui bukan hanya melakukan endorsement kepada sejumlah tokoh. Lebih dari itu, Presiden Jokowi juga ikut menjalankan operasi politik guna memuluskan bakal capres yang didukungnya. Sebut saja Ganjar Pranowo, misalnya. Sebab itu, tak salah bila kita menyebut presiden kita ini sebagai presiden rasa ketua umum (ketum) partai.

Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menyebut fenomena itu sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, sebagai sosok yang berkali-kali memenangkan Pemilu sudah merupakan keniscayaan bagi Presiden Jokowi didatangi oleh sejumlah tokoh politik untuk sekadar meminta masukan. Akan tetapi, persoalannya Presiden Jokowi bukan hanya sekadar memberi masukan kepada tamu-tamu politiknya. Lebih dari itu, Presiden Jokowi juga aktif melakukan konsolidasi dan berbicara di depan publik perihal siapa saja tokoh-tokoh politik yang menurutnya pantas menjadi Presiden.

Bahkan, dalam konteks Ganjar, Presiden Jokowi terlihat sangat kentara menggunakan jabatannya untuk memuluskan pencapresan Gubernur Jawa Tengah itu. Mulai dari penggunaan fasilitas negara dan hingga pengaruh politik yang didapatkan Jokowi dari jabatan publiknya sebagai seorang Presiden. Bagi Presiden Jokowi, Ganjar tampak seperti anak emas. Hal itu terlihat dari pola dukungan politik yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ganjar yang terlihat sangat istimewa. Lebih dari sekadar dukungan sesama kader partai. Dan, tampaknya, Presiden Jokowi melakukan hal itu dengan sadar dan sengaja guna semakin mengukuhkan posisi Ganjar.

Sementara pada saat bersamaan, Presiden Jokowi menunjukkan sikap judes (tak senang) terhadap bakal capres yang secara garis politik bersebrangan dengannya. Sebut saja Anies Baswedan, misalnya. Seorang mantan Gubernur DKI Jakarta yang sejak lama telah dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Seolah-olah, pencapresan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah musibah bagi bangsa.

Sebagai individu politik, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk mendukung bakal capres yang menurutnya baik untuk memimpin bangsa ini. Akan tetapi, menjadi sangat tidak etis bila atas dasar hak itu Presiden Jokowi memanfaatkan jabatan berikut pengaruh dari jabatan publik yang disandangnya itu untuk memenangkan bakal capres yang didukungnya. Ini sudah semacam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh seorang presiden. Abuse of power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dan korporasi (Hafis dan Moris, 2017).

Pasca Pilpres 2019, kita berspekulasi bahwa dalam diperiode keduanya Presiden Jokowi akan lebih fokus, enjoy, tanpa beban. Sebab, secara politik, Presiden Jokowi sudah tak terbebani dengan karier politik dirinya. Namun, ternyata dugaan kita meleset. Meski kini Presiden Jokowi tak terbebani oleh karier politiknya sendiri, namun faktanya ia malah terbebani oleh pencalonan sejumlah tokoh yang akan meneruskan kepemimpinan politiknya. Yang bukan hanya mengganggu kerja-kerjanya sebagai pemegang jabatan publik, tetapi juga menyeret Sang Presiden terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Ada dugaan bahwa Presiden Jokowi khawatir program-program politiknya tak dilanjutkan. Khususnya terkait dengan program besar seperti Ibu Kota Negara (IKN). Itulah sebabnya—konon—mengapa Presiden Jokowi terlibat aktif dalam pencalonan sejumlah tokoh politik belakangan ini. Sebab, secara tidak langsung, Presiden Jokowi tak ingin program-program politik yang telah digagasnya hangus di tangan presiden yang baru. Jika benar atas alasan itu Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024, kekhawatiran itu rasanya tidak cukup beralasan. Sebab, jika program-program itu dibuat di atas kepentingan rakyat, rasanya tidak mungkin pemimpin yang akan datang tidak akan melanjutkannya.

Sebab, jika program-program itu memang selaras dengan kepentingan rakyat, maka rakyatlah yang akan mengawal terlaksananya program-program tersebut. Di era demokrasi digital, rakyat memiliki kuasa dan kendali yang kuat terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Karena itu, Presiden Jokowi tak perlu khawatir terhadap nasib program-program yang telah dibuat dan digagasnya. Dan, tak perlu pula ikut cawe-cawe hingga menyalahgunakan jabatan publik yang melekat pada dirinya.

Dengan ikut cawe-cawe copras-capres, Presiden Jokowi hanya akan mengotori sistem dan menjadikan pelaksanaan Pemilu menjadi tidak jujur dan adil. Dan, hal itu jelas akan mencoreng marwah dan martabat demokrasi kita. Karena itu, sudah semestinya Presiden Jokowi untuk menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sang Presiden harus mengakhiri jabatannya sebagai seorang negarawan bijak, bukan sebagai seorang politisi ambisius!

*) Pengamat politik