Jakarta, NOLESA.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya dalam memastikan akurasi dan akuntabilitas seluruh proses pengumpulan serta publikasi data nasional, dengan berpedoman pada metodologi dan standar internasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan, lembaganya diawasi oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta beracuan pada panduan resmi global, seperti Consumer Price Index Manual dan Quarterly National Accounts Manual.
“Kami menjunjung tinggi prinsip akurasi, kohesi, keterbandingan, ketepatan waktu, dan kemudahan interpretasi,” kata Amalia dalam forum bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta pimpinan redaksi media nasional di Jakarta, seperti dikutip infopublik, Senin 28 April 2025.
Amalia menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai program prioritas nasional, yang akan memotret seluruh pelaku usaha di Indonesia sebagai dasar perencanaan ekonomi menuju 2045. Tahun ini menjadi tahap sosialisasi dan uji coba di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Utara dan Selatan.
BPS juga tengah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSS), hasil integrasi berbagai basis data seperti DTKS dan data sensus. DTSS kini mencakup 285,9 juta penduduk setelah konsolidasi dan pembersihan data, termasuk penghapusan 2,2 juta penduduk yang telah meninggal dunia.
“DTSS akan menjadi landasan kuat bagi kebijakan sosial dan ekonomi, didukung penuh Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” ujar Amalia.
Berdasarkan data terbaru, Indonesia memiliki 152 juta angkatan kerja dari total 215,4 juta penduduk usia kerja, dengan tingkat pengangguran per Agustus 2024 tercatat 4 persen. Tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,57 persen, dan kemiskinan ekstrem 1,13 persen.(*)
Penulis : Arif
Editor : Ahmad Farisi
