Dari Batang, Novita Hardini Suarakan Tata Ruang Berkeadilan

JAKARTA, NOLESA.COM – Deretan bangunan pabrik dan hamparan kawasan industri di Batang Industrial Park menjadi saksi dialog penting antara pusat dan daerah.

Di tengah hiruk pikuk aktivitas industri tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menyuarakan kegelisahan yang selama ini dirasakan banyak pemerintah daerah: rumitnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan perlindungan lahan pangan.

Kunjungan Spesifik DPR RI ke kawasan industri di Kabupaten Batang, Kamis pekan terakhir November lalu bukan sekadar agenda seremonial.

Bagi Novita, kunjungan ini menjadi ruang untuk mendengar sekaligus menyampaikan aspirasi daerah yang tengah berjuang meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing industri di tengah keterbatasan fiskal.

Sebagai satu-satunya legislator perempuan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Novita menilai persoalan tata ruang masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi industri di berbagai daerah.

Ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian, khususnya terkait penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kerap menempatkan pemerintah daerah dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, kepala daerah didorong menjaga lahan pertanian demi ketahanan pangan. Namun di sisi lain, kebijakan teknis yang datang dari pusat, terutama dari Kementerian ATR/BPN, dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan industri.

Novita menyoroti kebijakan permintaan alokasi LSD yang justru berpotensi menggerus sawah produktif. Kondisi ini, menurutnya, memicu benturan kebijakan antar kementerian dan bertolak belakang dengan program prioritas Presiden di sektor pangan.

“Ketika kebijakan tidak terintegrasi, daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Industri akhirnya tertekan, dan daya saing nasional ikut terdampak,” tutur legislator berparas cantik itu.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran daerah, investasi industri menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kepastian regulasi dan tata ruang harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Bagi Novita, suara daerah inilah yang harus terus diperjuangkan DPR, agar kebijakan nasional benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah tanpa mengorbankan ketahanan pangan. (*)

Penulis : Arif