Sumenep di Usia ke-756: Meneguhkan Budaya, Menghapus Kesenjangan

Oleh | Abd. Warits

OPINI, NOLESA.COM – Perayaan Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep berlangsung semarak dengan berbagai kegiatan budaya, seperti Prosesi Arya Wiraraja dan Haul Raja-Raja Madura. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pelestarian budaya di tanah Sumenep masih hidup dan terus dijaga.

Sebagai putra daerah, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas upaya meneguhkan identitas daerah melalui tema dan rangkaian acara Hari Jadi. Langkah-langkah seperti kewajiban ASN mengenakan baju adat Keraton serta pelestarian ritual bersejarah merupakan bentuk nyata dari semangat “Ngopene Soengenep” — semangat kepedulian, pelestarian, dan penghidupan kembali tradisi luhur.

Namun, pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada tataran seremonial. Di balik gemerlap perayaan, perlu ada upaya serius menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan tokoh-tokoh budaya yang mampu meneruskan nilai-nilai luhur Sumenep kepada generasi muda. Tanpa itu, tradisi yang kini dirayakan hanya akan menjadi simbol tanpa jiwa. Anak muda harus menjadi bagian dari proses pewarisan nilai budaya agar identitas Sumenep tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan mendasar. Sebagai putra daerah yang kini berada di tanah rantau, saya melihat masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara wilayah daratan dan kepulauan.

Infrastruktur dan pelayanan publik di daerah kepulauan belum sebanding dengan potensi besar yang dimilikinya, padahal wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian integral dari Sumenep yang tidak boleh diperlakukan sebagai pinggiran.

Masalah klasik seperti macetnya pembangunan dan lambannya pemerataan kesejahteraan sering kali berakar pada persoalan korupsi. Karena itu, momentum Hari Jadi ke-756 ini seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus penegasan komitmen Pemkab Sumenep untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas segala bentuk praktik korupsi yang merugikan rakyat, terutama pada proyek-proyek strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, serta penyediaan aksesibilitas dan konektivitas transportasi yang memadai, harus menjadi prioritas utama.

Tanpa infrastruktur yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bersih, potensi ekonomi dan pariwisata Sumenep — termasuk keindahan pulau-pulau eksotisnya — tidak akan tergarap secara optimal.

Lebih jauh, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh bentuk perayaan, kebijakan, dan program pembangunan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap dana yang dialokasikan hendaknya berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Jangan sampai semangat kebudayaan hanya menjadi hiasan, sementara rakyat masih bergulat dengan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan.

Saya berharap, di usia yang ke-756 ini, Sumenep mampu bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya maju secara budaya, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Pemuda harus tampil sebagai aktor utama, bukan sekadar penonton, dalam setiap langkah pembangunan. Karena di tangan merekalah masa depan Sumenep ditentukan. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat — baik pemerintah, tokoh agama, budayawan, mahasiswa, maupun pemuda — harus bersinergi mengawal visi dan misi pembangunan daerah.

Sumenep yang kita cintai harus menjadi rumah yang adil dan sejahtera bagi seluruh warganya. Kekayaan alam dan potensi budaya yang melimpah harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dengan semangat “Ngopene Soengenep”, mari kita rawat budaya, lawan korupsi, dan wujudkan pembangunan yang berkeadilan demi Sumenep yang lebih bermartabat. (*)

*)Wakil Bendahara PB PMII kelahiran Sumenep