Sentil Menteri Perindustrian, Novita Hardini: Kita Harus Menjadi Raja di Negeri Sendiri

Redaksi Nolesa

Rabu, 28 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sentil Menteri Perindustrian, Novita Hardini: kita harus menjadi raja di negeri sendiri (Foto: Ist)

Sentil Menteri Perindustrian, Novita Hardini: kita harus menjadi raja di negeri sendiri (Foto: Ist)

JAKARTA, NOLESA.COM – Menteri Perindustrian disentil anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, soal capaian program hilirisasi industri di Indonesia masih mandek.

Penilaian Novita Hardini terkait capaian hilirisasi industri itu disampaikan pada saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin kemarin, 26 Januari 2026.

Politikus cantik PDI Perjuangan itu memandang keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, sebatas angka produksi dan serapan ekspor, tanpa disertai nilai tambah di dalam negeri.

Selain itu, kata Novita capaian hilirisasi tidak dibarengi dengan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan industri yang ada.

“Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi,” ujar Novita.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem.

Baca Juga :  Berikut Target Pasca Diresmikannya Tol Cibitung oleh Presiden Jokowi

“Juga fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi yang justru menunjukkan rapuhnya ketergantungan Indonesia pada pasar luar negeri,” tambahnya.

Selebihnya, istri Bupati Trenggalek itu menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau.

Ia mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik industri hijau, namun mengingatkan agar transformasi tersebut tidak dilakukan setengah-setengah.

“Industri hijau memang harus dipaksakan. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional,” ujarnya.

Baca Juga :  DBD Ngegas, Kemenkes Imbau Masyarakat Awas

“Insentif energi hijau dan insentrif hilirisasi harus terintegrasi dengan pembinaan dan kesejahteraan petani.” Lanjutnya.

Oleh sebab itu, Novita mendesak Menteri Perindustrian untuk berpikir lebih strategis dan berjangka panjang, dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” tandas Novita Hardini dengan serius. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu
Novita Hardini Soroti Tata Kelola KEK Pariwisata, Nilai Perlindungan Hak Masyarakat Belum Optimal

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru