SUMENEP, NOLESA.COM – Anggota DPRD Fraksi PPP Sumenep Juhari melakuakn serap aspirasi sekaligus silaturahim dengan konstituennya di Dapil Sumenep VI yang meliputi Kecamatan Gapura, Batang-Batang, dan Dungkek.
Salah satunya ditempatkan di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Pada kesempatan ini, Juhari menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat kecil setelah menampung berbagai masukan dalam kegiatan reses yang digelar di daerah pemilihannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dialog yang berlangsung hangat, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan mulai dari sektor pertanian, sosial, kesehatan, hingga perikanan.
Petani tembakau menjadi salah satu pihak yang paling lantang bersuara. Mereka menilai harga tembakau masih jauh dari layak dibandingkan dengan harga rokok yang terus naik.
“Jangan sampai petani hanya jadi sapi perah tengkulak dan pabrik. Pemerintah harus hadir melindungi harga tembakau lewat regulasi yang jelas dan berpihak kepada petani,” tegas Juhari.
Masyarakat juga mengeluhkan kondisi sejumlah mushalla yang tidak layak dipakai santri, seperti di Desa Gapura Timur, Andulang, Longos, dan Jadung. Mereka meminta pemerintah daerah menyalurkan bantuan rehabilitasi.
Selain itu, kebutuhan insentif bagi guru ngaji di pelosok desa juga mendesak untuk diperhatikan.
“Jangan sampai guru ngaji hanya dihargai secara simbolik, padahal perannya besar membentuk generasi berakhlak,” kata Juhari.
Isu kesehatan mencuat setelah masyarakat menyinggung kasus campak di Sumenep yang sudah merenggut 20 nyawa anak-anak. Warga mendesak Dinas Kesehatan lebih cepat bergerak dengan sistem jemput bola.
Juhari juga menyoroti minimnya dokter spesialis di RSUD Moh. Anwar maupun di Puskesmas, yang membuat pasien kerap menunggu berhari-hari hingga berminggu-minggu.
“Ini bukan sekadar angka, 20 nyawa melayang adalah tragedi. Pemerintah harus menambah tenaga medis dan spesialis agar rakyat mendapat pelayanan cepat dan tepat,” ujarnya.
Warga pesisir Gapura, Dungkek, hingga Batang-Batang yang mayoritas nelayan meminta bantuan alat tangkap seperti jaring, bubu, dan pancing. Selama ini hampir 99 persen nelayan harus membeli alat tangkap sendiri karena sulitnya akses bantuan dari pemerintah.
Selain itu, warga juga menuntut perhatian terhadap kelestarian terumbu karang yang mulai rusak di sekitar perairan Sumenep.
Sektor usaha kecil seperti pertukangan, bengkel, dan catering juga berharap mendapatkan dukungan alat dari pemerintah agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.
Juhari menegaskan, semua aspirasi masyarakat ini akan dibawa ke rapat DPRD dan didorong agar mendapat perhatian serius dari eksekutif.
“Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah rakyat yang wajib diperjuangkan. Apa yang mereka sampaikan hari ini akan saya kawal hingga jadi kebijakan nyata,” tegas politikus senior partai berlambang Kakbah itu. (*)
