Sumenep, NOLESA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta agar Raperda RPJMD tahun 2025-2045 benar-benar menjadi jawaban atas semua persoalan di Kabupaten Sumenep.
Hal Itu disampaikan oleh juru bicara F-PKB Irwan Hayat pada saat rapat paripurna pemandangan umum (PU) atas nota penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045. Rabu 12 Juni 2024.
“RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyatukan visi bersama, menuju Kabupaten Sumenep yang lebih maju berkeadilan dengan pembanguan berkelanjutan,” kata Irwan Hayat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada enam poin yang menjadi catatan dalam pandangan umum F-PKB. Enam poin itu diharapkan menjadi perhatian dan acuan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah:
Pertama, kKetika berbicara SDM berarti komponen-komponen masyarakat diantaranya Anak Didik dan Aparatur Pemerintah,haruslah ditingkatkan SDM nya, agar bisa menjadi komponen masyarakat yang berkualitas dengan menghadirkan berbagai inovasi didunia pendidikan yang berbasis digital.
Kedua, dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait UMKM, Pemerintah Daerah hendaknya memberi keleluasaan penuh dan Pendampingan kepada UMKM agar bisa berinovasi yang diharapkan mendapatkan kemudahan,pada priorotas ke 2yaitu pengembangan kewirausahaaan dan keberdayaan komunitas Event Ekonomi Kreatif.
Ketiga, perampingan mekanisme birokrasi harus mempermudah pelayan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa kebingungan dalam pengurusan semua keperluannya.
Keempat, perlindungan dan pemeliharaan Cagar Budaya perlu diperhatiakan juga dan jangan hanya bertumpu pada even budaya saja agar semua Cagar Budaya yang ada di kabupaten Sumenep tidak punah oleh tangan tangan yang tidak bertanggung jawab.
Kelima, dalam setiap kegitan pembangunan hendaknya juga memperhatikan pemerataan antara daratan dan kepulauan agar azas keadilan bisa terpenuhi dan konsistensi regulasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang berpegang pada konsep pembangunan yang berkelanjutandengan tetap memperhatikan keseimbanganantara kebutuhan dan kelestarian lingkungan.
Keenam, rencana pembangunanyang mengarah pada konsep pengelolaan SDA dengan baik, dan bisa digunakan oleh generasi mendatang yang membuat kesejahteraan hidup masyarakat Sumenep meningkat.
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
