Rawat Persatuan Pasca Putusan MK, DEMA UIN: Rekonsiliasi Rajut Tenun Kebangsaan

Redaksi Nolesa

Selasa, 30 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly menyampaikan sambutan (Foto: for nolesa.com)

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly menyampaikan sambutan (Foto: for nolesa.com)

Yogyakarta, NOLESA.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta gelar seminar penguatan literasi politik mahasiswa pasca Pemilu 2024, Senin kemarin 29 April 2024.

Acara tersebut bertempat di Gedung Teatrikal Library UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan dialog interaktif bertajuk Seminar Kebangsaan ini dihelat dalam upaya memupuk kesadaran rekonsiliasi politik menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024.

Seminar Kebangsaan dengan tajuk ‘Mahasiswa dan Rekonsiliasi Kebangsaan: Merawat Kohesi Sosial Pasca Putusan MK Demi Demokrasi Bermartabat’ ini dikemas dengan dialog interaktif. Hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua DEMA FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly, pakar hukum tata negara UIN Yogyakarta, Gugun El Guyanie, Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Yogyakarta, Ali Usman. Hadir pula menjadi keynote speaker Dekan FUPI UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah.

Dalam pengantarnya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly, menjelaskan, mahasiswa dan civitas akademika harus mengambil peran dalam rangka merawat keutuhan dan integritas bangsa, terutama pasca putusan MK. Pemilu 2024, kata dia, tidak boleh menjadi ladang disintegrasi dan konflik sosial.

Salah satunya, lanjut dia, melalui upaya penguatan politik damai di tengah suhu politik yang memanas. Kontestasi politik pemilihan presiden yang menguras energi bangsa lebih dari satu tahun harusnya selesai di persidangan Mahkamah Konstitusi. Legitimasi konstitusional MK mestinya menyadarkan publik untuk berhenti bertikai soal kontestasi.

“Putusan MK harus menjadi akhir dari kontestasi politik tak berkesudahan, kontestasi politik yang mengoyak-ngoyak tenun kebangsaan, kontestasi politik yang memecah persahabatan. Selama 2 tahun terakhir, publik Indonesia seperti didera pandemi disintegrasi akibat pilihan politik. Putusan MK harusnya juga menjadi perekat persaudaraan masing-masing kita,” terang Al-Fadly.

Baca Juga :  Bupati Ra Fauzi Dorong BLK Arjasa Maksimal

“Inilah maksud kami sebagai momentum spesial. Pemilu 2024 memang telah berjalan sesuai prosedur konstitusional. Kita sejak awal memang menghargai kontestasi, tetapi pada titik yang sama, kita juga mesti memiki jiwa besar rekognisi. Kita sudah harus bergerak untuk merajut kembali tenun kebangsaan yang pernah koyak oleh Pemilu,” imbuh dia.

Menurut Al-Fadly, mementum rekonsiliasi kebangsaan sangat mendesak dilakukan, baik oleh elit politik hingga akar rumput. Rekonsiliasi, bagi dia, adalah proses rujuk nasional untuk mengakhiri konfrontasi. Rekonsiliasi sangat mungkin dilakukan dalam rangka menjaga kohesi sosial dalam masyarakat.

“Langkah-langkah rekonsiliasi kebangsaan mendesak dilakukan melalui banyak cara. Misalnya, dialog antar pihak dengan mengedepankan kepentingan kolektif kebangsaan, kerjasama politik dan komitmen kebangsaan bersama yang mengedepankan keadilan dan keterbukaan,” terang Al-Fadly.

Baca Juga :  Bagi Kadisdik Agus Hardiknas Merupakan Momentum Tepat untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sumenep

Meski begitu, rekonsiliasi kebangsaan menurut Al-Fadly bukan tentang peleburan dua kubu politik. Rekonsiliasi, menurutnya. Adalah kesadaran moral kolektif (collective conscience) yang menjelma dalam praktik politik luhur dengan mendahulukan kepentingan bangsa.

“Rekonsiliasi adalah model penerimaan politik atas proses pemilu demi menihilkan potensi kerusuhan politik di masyarakat akar rumput. Tetapi, dalam tubuh demokrasi, kekuatan checks and balances harus tetap terjaga sebagai kontrol sosial. Pada konteks inilah, komitmen mahasiswa dan pemuda memiliki posisi strategis,” kata Al-Fadly.

“DEMA dan segenap civitas akademik UIN Sunan Kalijaga berkomitmen sejak awal mengawal proses demokrasi, termasuk pemilu, berjalan aman dan berintegritas. Kampus, sebagai lumbung intelektual, harus lebih aksesebel memberikan penguatan pengetahuan politik terhadap mahasiswa,” tutupnya.

Penulis : Arif

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

PPM UNY Tingkatkan Literasi Digital kepada Ibu Rumah Tangga di Baciro
Baznas Sumenep Segera Realisasikan Beasiswa Untuk 100 Mahasiswa
Tampil Memukau, SDN Romben Rana Sukses Guncang Panggung MEC 2024
Siswa MA Nurur Rahmah Raih Prestasi di Perkajum Kenaikan Tingkat
Maksimalkan Sekolah Ramah Anak, Disdik Sumenep Gelar Kegiatan Bimtek Sekolah Responsif Gender
PkM UNY Bantu Tingkatkan Kompetensi Guru
Dinas Pendidikan Sumenep Siap Melayani Siswa Berkebutuhan Khusus
PkM FBSB UNY Berikan Pelatihan Menulis Berbasis Tujuan Khusus kepada Siswa SMKN 6 Yogyakarta

Berita Terkait

Kamis, 26 September 2024 - 15:55 WIB

PPM UNY Tingkatkan Literasi Digital kepada Ibu Rumah Tangga di Baciro

Selasa, 24 September 2024 - 07:05 WIB

Baznas Sumenep Segera Realisasikan Beasiswa Untuk 100 Mahasiswa

Senin, 23 September 2024 - 14:00 WIB

Tampil Memukau, SDN Romben Rana Sukses Guncang Panggung MEC 2024

Sabtu, 7 September 2024 - 22:09 WIB

Siswa MA Nurur Rahmah Raih Prestasi di Perkajum Kenaikan Tingkat

Rabu, 28 Agustus 2024 - 17:00 WIB

Maksimalkan Sekolah Ramah Anak, Disdik Sumenep Gelar Kegiatan Bimtek Sekolah Responsif Gender

Berita Terbaru

Elmira Damayanti (kolase foto nolesa.com)

Puisi

Puisi-puisi Elmira Damayanti-Madura

Sabtu, 7 Des 2024 - 07:43 WIB