Ratna Juwita Sari Desak Pemerintah Tegakkan Komitmen Transisi Energi Bersih

Redaksi Nolesa

Kamis, 13 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari (foto: istimewa)

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari (foto: istimewa)

JAKARTA, NOLESA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan energi bersih dan berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan energi fosil secara berlebihan hanya akan memperburuk kondisi iklim yang kian mengkhawatirkan.

Hal itu ia sampaikan sebagai respon adanya desakan agar negara-negara mempercepat transisi menuju energi terbarukan kembali mencuat dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil. Isu ini menjadi sorotan global seiring meningkatnya dampak krisis iklim akibat ketergantungan dunia terhadap energi fosil.

“Ketergantungan terhadap energi fosil tidak akan pernah menyelesaikan krisis iklim yang sudah nyata di depan mata. Ini saatnya Indonesia menunjukkan keberanian untuk benar-benar menegakkan komitmen transisi energi,” tegas Ratna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu kemarin, 12 November 2025.

Ratna menilai sejumlah regulasi nasional masih belum berpihak penuh pada percepatan energi bersih. Ia menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2045.

Ketiga dokumen tersebut, kata Ratna, masih menempatkan batu bara dan gas sebagai sumber utama energi nasional hingga lebih dari 60 persen dalam dua dekade mendatang.

Baca Juga :  Akhirnya Mimpi Presiden Jokowi yang ini Terwujud

“Tentu semua itu kontradiktif dengan semangat COP, semangat keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Kalau tidak ada langkah serius menuju transisi energi, generasi kita inilah yang mungkin terakhir menikmati lingkungan yang layak. Anak-anak dan cucu kita akan menghadapi kondisi yang jauh lebih sulit,” ujarnya.

Sekretaris DPP Partai Kebangkitan Bangsa bidang Sumber Daya Alam itu juga menegaskan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pelopor energi bersih di Asia Tenggara.

“Sudah sewajibnya pemerintah memastikan seluruh kebijakan energi nasional sejalan dengan komitmen Net Zero Emission, sekaligus membuka peluang investasi hijau yang dapat menciptakan lapangan kerja baru berbasis keberlanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Catatan Novita Hardini Terhadap Pengembangan KEK Kura-Kura Island

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon Stiell, juga mengingatkan pentingnya percepatan transisi global.

“Kita telah sepakat bahwa kita akan beralih dari bahan bakar fosil. Sekaranglah saatnya untuk fokus melakukannya secara adil dan tertib,” ujarnya dalam pidato pembukaan COP30, 10 November 2025.

Stiell menekankan bahwa peralihan yang berkeadilan menuju energi bersih menjadi kunci utama mengatasi krisis iklim, sejalan dengan tuntutan berbagai organisasi lingkungan internasional terhadap pengurangan ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas bumi. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu
Novita Hardini Soroti Tata Kelola KEK Pariwisata, Nilai Perlindungan Hak Masyarakat Belum Optimal

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru