JAKARTA, NOLESA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, membantah berbagai isu yang menyebut keuangan negara tengah tertekan hingga terancam mengalami defisit di luar batas aman.
Ia menegaskan saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Hal itu disampaikan sebagai jawaban Banggar atas beredarnya kabar mengenai menipisnya saldo APBN dan potensi defisit yang disebut-sebut bisa melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (11/5/2026), Said meminta publik tidak langsung menyimpulkan kondisi fiskal nasional sedang dalam keadaan genting. Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kritik dan alarm kewaspadaan dari akademisi maupun pengamat ekonomi harus diapresiasi. Itu bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan negara. Yang berbahaya justru ketika publik sudah apatis dan tidak peduli,” ujar Said.
Ia menjelaskan, meski ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data yang dipaparkan Banggar DPR, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut didorong momentum Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi masyarakat serta menggerakkan sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah juga dinilai berperan besar dalam menopang laju ekonomi. Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 1,26 persen.
Di sisi lain, kinerja pendapatan negara juga menunjukkan tren positif. Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dan mengalami pertumbuhan 20,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menurut Said, pemerintah bahkan masih memiliki surplus dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun.
“Artinya pemerintah masih memiliki tabungan pajak,” katanya.
Banggar DPR juga memastikan defisit APBN masih berada dalam batas aman. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen PDB.
Said menyebut pemerintah saat ini menerapkan strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode untuk menjaga stabilitas fiskal. Dengan langkah tersebut, defisit diperkirakan tetap terkendali bahkan berpotensi lebih rendah, yakni sekitar 2,56 persen terhadap PDB.
Ia juga meluruskan isu yang menyebut saldo anggaran negara tinggal Rp120 triliun. Menurutnya, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tersedia sepenuhnya.
Hanya saja, sekitar Rp300 triliun ditempatkan di sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tetap menghasilkan imbal hasil bagi negara.
“Jadi SAL tetap utuh sebesar Rp420 triliun dan penggunaannya juga harus melalui persetujuan DPR sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Meski optimistis terhadap kondisi APBN saat ini, Banggar DPR mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan lebih berat.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain kenaikan harga komoditas global, berakhirnya momentum konsumsi Lebaran, hingga tekanan ekonomi eksternal.
Karena itu, langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan safe mode dinilai tepat. Kebijakan tersebut meliputi refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Banggar DPR juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada belanja negara sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Said, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen sehingga penguatan sektor riil tetap menjadi faktor utama.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan melalui pemberian insentif serta pembenahan iklim investasi.
“Jika sektor-sektor tersebut tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja formal akan meningkat dan kelas menengah bisa kembali menguat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Said meminta pemerintah segera menyiapkan berbagai program cepat atau quick win yang mampu memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang nasional. (*)
Penulis : Arif
