Sumenep, NOLESA.com — Dinilai berjasa dalam pelayanan administrasi kependudukan, sejumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep, Madura, Jawa Timur terima penghargaan.
Pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep yang mendapatkan penghargaan itu berjumlah sepuluh orang.
Sepuluh orang pegawai non ASN tersebut dinilai sebagai pegawai inovatif dan berkinerja baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka itu operator sebanyak 3 orang, petugas SIAK sebanyak 3 orang, pembantu petugas register desa sebanyak 4 orang.
Penyerahan penghargaan kepada pegawai non ASN itu diserahkan oleh Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj. Dewi Khalifah pada saat Apel Gabungan, Senin, 18 Juli 2022 di halaman Pemkan Sumenep.
“Penghargaan kepada pegawai non ASN merupakan bagian ikhtiar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tanggung jawab, integritas dan kualitas,” ucap Wabup Nyai Eva.
Dengan demikian, pemerintah daerah mengapresiasi kepada ASN dan para pegawai non ASN, yang menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami berharap, para ASN terus mengabdikan diri, menginspirasi dan memberikan motivasi bagi aparatur lainnya, supaya seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berprestasi dalam melayani masyarakat,” harap Wabup Nyai Eva.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, juga memberikan tanbungan kepada pegawai non ASN yang berkinerja baik.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Sumenep juga memberikan penghargaan dan tabungan, kepada Unit pelayanan Disdukcapil Kecamatan Sapeken sebagai unit pelayanan inovatif dengan inovasi “Mekke Sagu” (Melayani Lembur Sabtu Minggu).
Sementara, penyerahan penghargaan dan tabungan dilakukan oleh Wakil Bupati Hj. Dewi Khalifah kepada penerima secara simbolis.
Wakil Bupati mengungkapkan, ASN dan pegawai non ASN harus bekerja cerdas, cepat, ringkas dan tuntas, sehingga dalam bekerja jangan terjebak dengan pola birokrasi rumit, supaya pelayanan tidak mengecewakan masyarakat.
“Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur di unit kerja masing-masing, agar tidak ada persoalan yang menimpa birokrasi,” pintanya.(*)
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
