SUMENEP, NOLESA.COM – Peringatan Hari Jurnalis Internasional atau International Journalist Day setiap 19 November menjadi momentum untuk kembali meneguhkan pentingnya kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan peran wartawan dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menilai keberadaan jurnalis memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Sumenep harus menjadi daerah yang ramah terhadap wartawan. Pemerintah daerah perlu membangun hubungan yang baik dengan insan pers, sekaligus memberikan ruang seluas-luasnya bagi jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, Sumenep harus menjadi daerah yang ramah terhadap wartawan. Jangan ada ruang yang tertutup bagi kerja-kerja jurnalistik,” ujarnya.
Bupati Fauzi menegaskan, keterbukaan informasi publik harus menjadi bagian dari komitmen penyelenggaraan pemerintahan. Wartawan membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menyampaikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat secara akurat dan berimbang.
Baginya, hubungan pemerintah dengan pers tidak semestinya dibangun hanya melalui pemberitaan positif. Kritik, masukan, hingga berbagai temuan yang disampaikan wartawan justru menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia memandang fungsi kontrol sosial yang dijalankan jurnalis harus ditempatkan sebagai salah satu referensi dalam merumuskan dan mengevaluasi program pembangunan daerah.
“Kontrol sosial dari wartawan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan. Kritik yang disampaikan secara profesional merupakan masukan berharga untuk memperbaiki kekurangan,” tegasnya.
Menurut politikus PDIP, pembangunan daerah tidak cukup hanya dirancang berdasarkan perspektif pemerintah. Suara masyarakat yang dihimpun melalui kerja jurnalistik juga perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui pemberitaan, wartawan dapat menghadirkan berbagai persoalan masyarakat ke ruang publik, mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga persoalan sosial lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki sikap terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan media. Setiap kritik yang konstruktif perlu disikapi secara proporsional, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.
“Pers dan pemerintah memiliki peran masing-masing. Pemerintah menjalankan pembangunan, sementara wartawan ikut mengawasi, menyampaikan informasi, dan memastikan suara masyarakat mendapat perhatian,” ungkapnya.
Bupati Fauzi juga menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan publik. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran, semakin terbuka pula ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pada momentum Hari Jurnalis Internasional ini, ia berharap insan pers di Kabupaten Sumenep terus menjaga profesionalisme, independensi, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus terus memperkuat komitmen dalam menyediakan informasi yang transparan dan membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh insan pers.
“Selamat Hari Jurnalis Internasional. Teruslah menjadi bagian dari penjaga demokrasi, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan mengawal pembangunan agar berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
Bagi Pemkab Sumenep, pers bukan sekadar mitra komunikasi, melainkan bagian penting dari ekosistem demokrasi yang turut memastikan pembangunan berjalan secara terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. (yon/ra)






