Dirjen KPM Minta Tata Kelola Program PSO Terus Ditingkatkan

Redaksi Nolesa

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (foto: IP)

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (foto: IP)

JAKARTA, NOLESA.COM – Pemerintah kembali menugaskan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk menyediakan layanan informasi publik melalui skema Public Service Obligation (PSO) bidang pers.

Program ini bertujuan memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan akses informasi yang merata, cepat, akurat, dan tepercaya.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, dalam acara Kick Off Pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2025 di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu kemarin, 30 Juli 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dirjen KPM Fifi, PSO bukan sekadar distribusi berita, tapi bagian dari strategi negara dalam mendukung pembangunan bangsa. Informasi yang disebarkan diharapkan bersifat mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan menumbuhkan nasionalisme. Prinsip ini disebut sebagai “3E + 1N” (educating, enlightening, empowering, nationalism).

Baca Juga :  Ratna Juwita Sari Desak Pemerintah Tegakkan Komitmen Transisi Energi Bersih

Dirjen KPM Fifi juga mengapresiasi kinerja ANTARA selama pelaksanaan PSO 2024 yang berhasil mencapai hampir 100% realisasi anggaran dan memenuhi target produksi lebih dari 170 ribu berita. Ke depan, target tersebut akan ditingkatkan, namun kualitas berita tetap harus dijaga meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat.

Dirjen KPM Fifi juga menekankan pentingnya menyesuaikan isi berita dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan “Asta-Cita”, agar masyarakat lebih memahami arah kebijakan pemerintah serta terlibat aktif dalam prosesnya.

Baca Juga :  FORSEMASHI Meminta KPK Periksa Kembali Dugaan Suap Komjen Agus Andrianto

Selain itu, ia menyampaikan bahwa tata kelola PSO perlu terus diperbaiki agar lebih akuntabel dan inovatif. Kreativitas dalam mengemas berita menjadi penting agar tetap relevan di tengah disrupsi digital. Pemanfaatan media lokal dan komunitas juga perlu diperkuat agar informasi menjangkau semua lapisan masyarakat.

“PSO bukan sekadar soal kecepatan, tapi harus tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional,” ujar Dirjen KPM Fifi seperti dikutip infopublik, Rabu, 30 Juli 2025.

Baca Juga :  Usul Bentuk Badan Vokasi Nasional, Ini Target Menko Pemberdayaan Masyarakat

Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Akhmad Munir, menyambut baik penugasan ini. Ia menyatakan ANTARA siap menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan akan berkolaborasi dengan semua pihak terkait agar produk PSO sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Acara ini menjadi momen awal penguatan kerja sama antara ANTARA, Kemkomdigi, dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan PSO bidang pers 2025.

“Amanah ini tentu bukan hanya menjadi sebuah kepercayaan, tapi menjadi penambah spirit kami untuk turut membangun bangsa dan negara ini lewat informasi publik yang cepat, akurat dan tepercaya,” katanya. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu
Novita Hardini Soroti Tata Kelola KEK Pariwisata, Nilai Perlindungan Hak Masyarakat Belum Optimal

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru