Sumenep, NOLESA.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mencoba memediasi dua kelompok yang bersitegang soal reklamasi laut di Gersik Putih, Gapura untuk dibagun tambak garam.
Kedua belah pihak, baik dari unsur penggarap atau investor dan kelompok yang menolak sama-sama dipanggil oleh Pemkab Sumenep untuk berdiskusi mengurai masalah tersebut.
Mediasi itu berlangsung di ruang rapat Adhi Podai Setdakab Sumenep pada Selasa 30 Mei 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Sumenep Abd Rahman Riadi.
Akan tetapi mediasi tersebut buntu, karena tidak menghasilkan kesepakatan yang mengarah pada perdamaian atas masalah yang terjadi.
Justru mediasi tersebut menimbulkan masalah baru, karena ternyata dari forum terhormat itu terungkap fakta baru mengenai tanah negara di kawasan laut Gersik Putih yang akan digarap jadi tambak garam tersebut.
Fakta baru tersebut yakni 20 Hektar yang belum ber sertifikat hak milik (SHM) ternyata sudah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan wajib pajak Mohab yang saat ini menjabat sebagai Kades Gersik Putih.
“Dari 41 Ha yang akan digarap 21 sudah dikuasi per orangan dengan dasar SHM (sertifikat hak milik). 20 Ha diluar SHM itu saat ini diusahakan agar dikelola bersama atasnama Kades (Mohab). Sekarang SPPT, belum ber SHM,” ungkap Kadis Rahman.
Mantan Kepala BPBD itu menjelaskan, menurut penyampaiannya di forum Kades mengaku laut yang di SPPT atasnama dirinya nantinya akan diserahkan ke Desa untuk dikelola bersama demi kesejahteraan masyarakat.
“Karena menurutnya (Kades Mohab), tidak mungkin diatasnamakan warga satu per satu. Makanya diatasnamakan dirinya, nanti akan diserahkan ke masyarakat,” ucapnya.
Rahman mengaku belum ada kesepakatan antara dua belah pihak baik warga yang menolak maupun penggarap dan Pemdes termasuk pemilik SHM dalam forum tersebut. Untuk itu, pihaknya mendorong Desa supaya melakukan komunikasi lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai program pembangunan tambak garam.
“Jadi perlu komunikasi lagi dengan masyarakat supaya kondusif. Apalagi, tadi Kades bersedia untuk menyerahkan lahan yang ber SPPT itu kepada masyarakat,” tambahnya.
Perwakilan Pemerintah Desa Gersik Putih Masdawi mengakui jika 21 Ha dari 41 Ha yang akan digarap dikuasai per orangan atas dasar SHM. Sedangkan, sisanya 20 Ha masih tanah negara.
“Tapi, bukan semuanya SPPT atasnama Kades, hanya 6 Ha,” katanya membantah.
“20 Ha tanag negara termasuk yang SPPT atasnama Kades itu yang akan dibagi dengan pihak penggarap dan masyarakat 10 hektataran dalam bentuk lahan jadi (dibangun tambak),” dalihnya.
Sementara itu, Kordinator Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) Amirul Mukminin mengaku heran dengan terbitnya SPPT atas objek lahan dikawasan laut atasnama Mohab. ”Ini fakta baru yang kami terima. Artinya diluar SHM yang sebelumnya ada 4 atau 6 Ha atasnama Mohab, juga ada lahan lain yang juga diproses untuk di SHM dan sekarang masih SPPT atasnama Mohab,” ungkapnya dengan nada heran.
Pihaknya mempertanyakan proses atau mekanisme penerbitan SPPT atas objek lahan di kawasan laut tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta penjelasan mengenai dasar terbitnya SPPT tersebut.
“Kami menduga ada konspirasi banyak pihak tidak hanya BPN dan Desa, tapi juga ada pihak lain termasuk Dinas tekhnis di Pemkab dalam legalisasi kepemilihan lahan yang awalnya laut menjadi milik perorangan,” tutup dia mengakhiri penjelasannya.
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
