Oleh AHMAD FARISI*
Pilkada 2024 semakin mendekat, membawa harapan baru bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu menggerakkan perubahan positif.
Namun, di balik euforia politik ini, tersimpan ironi yang kerap kali menyertai setiap perhelatan demokrasi di Indonesia, yaitu praktik politik gentong babi atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai “pork barrel politics.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik politik gentong babi ini mengacu pada strategi politik di mana para politisi mengalokasikan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek yang menguntungkan daerah pemilihan mereka dengan tujuan mendapatkan dukungan pemilih.
Dalam konteks Pilkada, politik gentong babi sering kali digunakan sebagai alat oleh para calon kepala daerah untuk meraih dukungan dengan cara yang tidak sehat dan merusak integritas demokrasi. Seperti politisasi birokrasi.
Politik gentong babi berakar pada upaya politisi untuk memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Para kandidat kerap kali menjanjikan pembangunan infrastruktur, program sosial, atau bantuan langsung tunai sebagai cara untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.
Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan memberikan perhatian pada pembangunan daerah. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika alokasi anggaran tersebut tidak berdasarkan kebutuhan yang objektif, melainkan lebih pada kalkulasi politik yang manipulatif.
Praktik politik gentong babi tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, tetapi juga mengakibatkan pemborosan anggaran dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.
Proyek-proyek yang dijanjikan sering kali tidak memiliki urgensi yang tinggi atau bahkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan proyek tersebut sering kali kurang transparan dan berujung pada praktik korupsi. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas justru habis untuk memenuhi ambisi politik segelintir orang.
Dalam konteks Pilkada, politik gentong babi menjadi ancaman nyata karena calon kepala daerah cenderung mengumbar janji-janji yang tidak realistis demi mendapatkan suara.
Janji-janji ini sering kali disertai dengan pemberian hadiah atau bantuan material kepada konstituen, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan dan mengaburkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengutamakan kualitas dan integritas pemimpin.
Masyarakat yang menerima bantuan ini mungkin merasa diuntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, mereka akan merasakan dampak negatif dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum.
Untuk menghadapi ancaman politik gentong babi dalam Pilkada 2024, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Pertama, peran masyarakat sangat penting dalam mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan dengan jujur dan adil.
Masyarakat harus lebih kritis dan cerdas dalam menilai janji-janji yang disampaikan oleh para calon kepala daerah. Mereka harus mampu membedakan antara janji yang realistis dan berbasis pada kebutuhan objektif, dengan janji yang sekadar untuk meraih suara tanpa perencanaan yang matang.
Selain itu, peran media juga sangat vital dalam mengawasi dan mengungkap praktik-praktik politik gentong babi. Media harus berani memberitakan dan menginvestigasi setiap indikasi penyalahgunaan anggaran dan janji-janji yang tidak realistis dari para calon kepala daerah.
Dengan adanya kontrol dari media, masyarakat akan lebih terinformasi dan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam memilih pemimpin.
Tidak kalah penting adalah peran lembaga pengawas pemilu dan penegak hukum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memperketat pengawasan terhadap kampanye dan penggunaan anggaran oleh para calon kepala daerah.
Bawaslu harus berani menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan, termasuk praktik politik gentong babi. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu akan memberikan efek jera kepada siapa saja yang mencoba merusak integritas Pilkada.
Di sisi lain, pendidikan politik bagi masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan karena janji-janji yang manis tapi tidak realistis.
Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi publik, seminar, lokakarya, dan kampanye-kampanye edukatif. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih cerdas dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi politik.
Untuk para calon kepala daerah, integritas dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi harus menjadi landasan utama dalam berkampanye.
Mereka harus berani menolak menggunakan strategi politik gentong babi dan fokus pada program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Komunikasi yang jujur dan transparan dengan pemilih akan membangun kepercayaan yang kuat dan jangka panjang. Pemimpin yang terpilih dengan cara yang bersih dan berintegritas akan lebih mudah untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Pada akhirnya, Pilkada 2024 harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Praktik politik gentong babi yang merusak harus dihentikan dan digantikan dengan proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
Kolaborasi antara masyarakat, media, lembaga pengawas, dan para calon kepala daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Dengan demikian, kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan bangsa, serta menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia.
Waspada terhadap politik gentong babi bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Mari kita songsong Pilkada 2024 dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjaga integritas demokrasi. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
*) Pengamat Politik
