JAKARTA, NOLESA.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid menghadiri acara Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu malam, 12 November 2025.
Dalam acara itu Menteri Meutya menegaskan bahwa komunikasi publik adalah bagian penting dari pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap tugas birokrasi.
Ia menyebut peran humas pemerintah sebagai navigator utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas adalah jembatan antara negara dan rakyat,” kata Menteri Meutya.
Hingga Agustus 2025, tercatat ada 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Menurut Meutya, angka ini menunjukkan besarnya peran humas dalam menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan publik.
Tahun ini, AMH mengusung tema “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju.” Meutya menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan komunikasi digital yang semakin kompleks.
“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” ujarnya.
Meutya juga mengingatkan tantangan besar humas di era digital, yaitu menghadapi disinformasi dan berita bohong. Menurutnya, humas pemerintah harus menjadi “mercusuar kebenaran” yang menuntun masyarakat di tengah derasnya arus informasi.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik dibangun lewat konsistensi dan integritas. “Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Meutya memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, yang naik dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Ia optimistis tren positif itu akan terus berlanjut di tahun 2025.
Lebih lanjut, Meutya mendorong tiga bentuk kolaborasi untuk memperkuat komunikasi publik: vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital. “Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya melaporkan bahwa AMH 2025 diikuti 350 instansi pemerintah dari berbagai sektor, dengan 154 karya humas yang lolos tahap kurasi.
Fifi menegaskan bahwa AMH bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga wadah memperkuat jejaring antarhumas. “Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Ajang Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum refleksi bagi seluruh humas pemerintah untuk menjaga profesionalisme, memperkuat kredibilitas informasi, dan mendukung visi Indonesia Maju melalui komunikasi publik yang kolaboratif. (*)
Penulis : Arif
