Hari ini, Pemerintah Bahas Hilirisasi Sawit

Jakarta, NOLESA.com — Pemerintah Republik Indonesia terus mencari format terbaik untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Salah satunya soal hilirisasi kelapa sawit. Hal ini dilakukan guna mecari format atau upaya terbaik pengelolaan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Hari ini, Senin, 18 Juli 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

Rapat terbatas ini diikuti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki.

Menkop-UKM Teten Masduki menyampaikan bahwasanya pemerintah tengah membahas hilirisasi produk kelapa sawit, antara lain usulan pembentukan pembangunan pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak makan merah (red palm oil/RPO) mini berbasis koperasi.

Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menyerap tandan buah segar (TBS) dari petani sawit yang terkadang sulit dijual, harganya rendah, atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan RPO.

“Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 41 persen lebih. Jadi ini cukup. Saya kira ini juga solusi bagi distribusi minyak makan untuk suplai minyak makan ke masyarakat karena ini minyak makan merah ini sudah diketahui sehat, kandungan proteinnya tinggi, kandungan vitamin A-nya tinggi,” ujar Menkop-UKM Teten.

Menkop Teten juga menjelaskan, saat ini teknologi produksi untuk minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Kota Medan. Teten berharap PPKS dapat segera membuat _detail engineering design_ (DED) sehingga mesin tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi proyek pilot.

“Nanti ya kita akan putuskan (pilotnya di mana), tapi salah satunya ya tentu Sumatra, Kalimantan, tapi ada koperasi-koperasi yang juga secara keuangan mereka bisa membangun sendiri dengan keuangan dan mereka juga kan koperasi ini punya anggota cukup besar dan anggotanya juga UMKM kan. Jadi saya optimistis minyak makan merah ini karena sehat dan juga bisa lebih murah, ini bisa diterima oleh pasar,” ungkap Teten.

Menurut Teten, pihaknya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pada Januari 2023 pembangunan pabrik CPO dan RPO berbasis koperasi ini sudah dimulai. Teten menargetkan PPKS bisa menyelesaikan DED-nya paling lambat pada Agustus 2022 mendatang. Apabila telah selesai maka bisa langsung masuk ke tahap produksi dengan melibatkan BUMN maupun swasta.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan bahwa satu pabrik CPO dan RPO mini membutuhkan investasi sebesar Rp23 miliar dengan _return of investment_ (ROI) 4,3 tahun. Menurutnya, investasi tersebut untuk produksi sebanyak 10 ton minyak makan merah per hari. Adapun untuk investasinya bisa diintegrasikan dengan _working capital_, dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga 5 persen, untuk mesinnya bisa dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan untuk pengembangan sawit di _on-farm_ bisa dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

“Jadi dalam model kami si koperasi membeli tunai sawitnya, TBS-nya dari petani sehingga si petani itu tidak lagi dipusingkan harus menjual sawitnya ke mana. Lalu koperasi mengolahnya menjadi CPO dan menjadi RPO dan kemudian mereka pasarkan. Kalau ini terintegrasi dengan program (pengurangan) _stunting_, juga misalnya PTPN menjadi _offtaker_ ya, selain juga petani bisa menjual sendiri,” lanjutnya.

Untuk mencapai target produksi 10 ton per hari, Teten menjelaskan bahwa sawit yang dibutuhkan sekitar 50 ton per hari atau 1.000 hektare. Untuk itu, pemerintah menargetkan agar setiap 1.000 hektare lahan sawit ada satu pabrik CPO dan RPO mini ini.

“Sekarang sudah ada sebenarnya beberapa koperasi petani sawit yang luasan lahannya di atas 1.000 hektar. Ini sudah siap, baik yang di Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tapi Pak Presiden sekali lagi minta _piloting_ dulu. Ini juga kami nanti akan kerja samakan juga dengan PTPN,” ucapnya.

Di akhir keterangannya, Teten menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai solusi atas dua hal, yakni stabilitas harga TBS petani dan suplai minyak goreng. Teten berharap dengan adanya pabrik CPO dan RPO berbasis koperasi, kesejahteraan petani sawit bisa membaik.

“Ya ini optimalisasi jadi hilirasi sawit rakyat yang selama ini mereka jual sawitnya ke industri. Mereka selalu ada problem dengan harga TBS yang tidak stabil, atau mereka terlambat diserap itu susut 20 persen kan semalam, sehingga petani dirugikan. Kalau sekarang petani mengolahnya sendiri dengan punya pabrik pengolahan CPO dan RPO-nya, saya kira nilai tukar petani akan baik, kesejahteraan petani akan lebih baik,” tutup Menkop-UKM Teten Masduki.(*)

Penulis : Arif

Editor : Ahmad Farisi