SUMENEP, NOLESA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengajak pemerintah desa untuk berbenah dalam mengelola keuangan desa.
Seruan ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar sebagai respons terkait pemangkasan pagu Dana Desa sekitar 60 hingga 70 persen.
Politikus PAN Sumenep ini mengajak pemerintah desa agar tidak terus bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, pemangkasan pagu DD tersebut jangan dianggap sebagai hambatan dalam membangun desa. Tetapi jadikan sebagai tantangan untuk terus berkreasi demi untuk memajukan desa.
“Desa bersama pemerintah kabupaten pada dasarnya diharapkan mampu berdiri secara finansial tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat,” ujar Hairul, Selasa, 10 Februari 2026.
Hairul menuturkan bahwa kemandirian fiskal menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berkelanjutan meski dukungan anggaran dari pusat berkurang.
Dia mengungkapkan, selama ini ketergantungan desa terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Di Kabupaten Sumenep, sekitar 95 persen anggaran desa disebut masih bersumber dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Karena itu, kami menilai perlu ada langkah konkret untuk mendorong desa menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif,” ujarnya.
Menurutnya, kreativitas dan inovasi menjadi kunci agar desa mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi.
Peran masyarakat desa juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia.
“Harapan kami, desa harus lebih kreatif agar mandiri dalam pembangunan desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
