SUMENEP, NOLESA.COM – Keberpihakan terhadap wilayah kepulauan tetap menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2026.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memastikan bahwa pemerataan infrastruktur dan akses layanan dasar bagi warga di kepulauan terus menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M. Si., IPU., ASEAN. Eng, menyampaikan bahwa sebagai daerah yang memiliki ratusan pulau, tantangan pembangunan di Sumenep sangat unik.
Oleh karena itu, skema pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan, melainkan harus menyentuh hingga ke pelosok kepulauan terjauh.
“Komitmen kami jelas, pembangunan di wilayah kepulauan tetap menjadi prioritas. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang berada di pulau mendapatkan hak pembangunan yang sama, baik itu akses jalan, fasilitas kesehatan, maupun sarana pendidikan,” ujaa Arif Firmanto, Sabtu, 3 Januari 2026.
Kaban Arif menjelaskan, Bappeda terus merumuskan strategi agar kendala geografis dan distribusi logistik tidak menjadi penghambat realisasi program di kepulauan.
Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan sinkronisasi program yang lebih tajam sejak tahap perencanaan awal agar eksekusi di lapangan lebih efektif.
“Pemerataan infrastruktur adalah kunci untuk memutus mata rantai kesenjangan. Jika konektivitas di kepulauan bagus, maka mobilitas warga lancar dan ekonomi masyarakat pesisir akan tumbuh dengan sendirinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prioritas pembangunan di kepulauan ini merupakan bentuk implementasi dari visi misi pemerintah daerah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Bappeda pun terus berupaya mengawal agar alokasi anggaran tetap proporsional bagi kebutuhan masyarakat di kepulauan.
“Tujuannya satu, agar tidak ada lagi sekat antara daratan dan kepulauan dalam hal kualitas pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
