SUMENEP, NOLESA.COM – Upaya menjaga harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep tidak hanya diarahkan pada pengawasan harga, tetapi juga melalui penguatan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep menempatkan ketersediaan pangan sebagai bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengatakan persoalan inflasi berkaitan dengan banyak aspek sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Mulai dari kemampuan produksi pangan, ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi hingga daya beli masyarakat, seluruhnya harus diperhatikan secara bersamaan. Jika salah satu mata rantai terganggu, kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan harga di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujarnya, 19 Agustus 2026.
Kondisi geografis Sumenep menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan. Selain wilayah daratan, kabupaten ini memiliki kawasan kepulauan yang membutuhkan jalur distribusi laut.
Arif menjelaskan, biaya transportasi dan proses pengiriman komoditas menuju kepulauan dapat memengaruhi harga barang. Kondisi tersebut membuat harga sejumlah kebutuhan pangan di wilayah kepulauan berpotensi lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.
Untuk merespons persoalan tersebut, Bappeda Sumenep tengah menyiapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen ini diproyeksikan menjadi salah satu landasan untuk menyatukan berbagai program yang berkaitan dengan pangan dan pemenuhan gizi.
Melalui RAD-PG, upaya penguatan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat diharapkan dapat dirancang secara lebih terintegrasi.
Koordinasi antarlembaga juga akan diperkuat. Bappeda mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah lainnya untuk memiliki langkah yang saling mendukung.
Kerja bersama tersebut diarahkan agar ketersediaan pangan bergizi tidak hanya terjamin di wilayah tertentu, tetapi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan.
Selain persoalan pangan, Bappeda turut melihat kemampuan keuangan daerah sebagai faktor pendukung keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui pajak maupun retribusi.
Peningkatan PAD diharapkan dapat memperluas ruang fiskal sehingga pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Arif, ketahanan ekonomi masyarakat dan kekuatan fiskal pemerintah daerah saling berkaitan. Daya beli yang terjaga akan membantu masyarakat menghadapi perubahan harga, sementara fiskal yang sehat memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai intervensi secara berkelanjutan.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
