Sumenep, NOLESA.com — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya memicu gelombang penolakan dari kalangan masyarakat.
Lebih dari itu kenaikan harga BBM dikuatirkan akan melahirkan persoalan lain yang berkaitan dengan regulasi pendistribusian.
Maka dari itu, sebagai langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) melaksanakan rapat koordinasi (rakoor) pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi, Rabu 21 September 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakoor ini bertempat di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja Setdakab Sumenep. Kegiatan tersebut dihadiri dari Pertamina, Polres Sumenep, perwakilan SPBU, APMS dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rakoor bersama ini dalam rangka menertibkan distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Sumene pasca kenaikan harga BBM awal bulan ini.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Ernawan Utomo melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Erwien Hendra mengatakan, rakoor bersama sejumlah stakeholder ini untuk menertibkan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Jadi rapat koordinasi ini untuk menginventarisir sejumlah persoalan yang muncul di Sumenep pasca kenaikan BBM,” jelas Analis Ahli Muda itu usai rakoor.
Hendra mengungkapkan diantara masalah yang muncul dalam rapat koordinasi ini soal distribusi BBM untuk wilayah kepulauan. Masalah ini dapat ditertibkan dengan sub penyalur yang telah dapat surat rekomendasi dari pemerintah berdasarkan usulan dari desa.
“Agar tidak menyalahi regulasi, untuk distribusi di wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang jauh dari lokasi SPBU harus ada sub penyalur yang resmi, sudah dapat rekom,” ungkapnya.
Sub penyalur itu guna mengendalikan distribusi BBM agar tidak terjadi kebocoran. Sebab kuota BBM di Kabupaten Sumenep sudah dinilai cukup.
“Untuk itu, agar tidak tidak terjadi kebocoran, pengawasan dari forpimka juga harus dimaksimalkan,” imbuhnya.
Hendra kemudian menjelaskan soal antrean panjang di SPBU pasca kenaikan BBM. Menurutnya hal itu terjadi karena ada peralihan sistem. Setiap mobil yang mengisi BBM dilakukan pendataan oleh petugas SPBU, makanya terjadi antrean.
“Dan Pulau Raas sebentar lagi akan ada APMS baru untuk memenuhi kebutuhan BBM,” pungkasnya.(*)
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
