JAKARTA, NOLESA.COM — Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan oleh Suahasil Nazara. Pergantian tersebut menjadi sorotan karena Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki posisi sebagai bendahara negara.
Sejumlah ekonom kemudian memberikan pandangan mengenai alasan di balik pencopotan Purbaya. Salah satunya Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira yang menilai terdapat persoalan koordinasi di internal Kementerian Keuangan.
Bhima menyebut persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan koordinasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk mengenai pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak,” kata Bhima, Senin (14/9/2026).
Menurut Bhima, penahanan restitusi pajak awalnya ditujukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian disebut diterapkan lebih luas sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan pelaku usaha.
“Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy. Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor,” ujarnya.
Selain persoalan internal Kemenkeu, Bhima menyoroti polemik terkait setoran dividen Rp120 triliun dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Menurutnya, persoalan tersebut turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat pencopotan Purbaya.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp 120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” kata Bhima.
Bhima juga menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Purbaya menjadi faktor lain yang berpengaruh. Ia menyebut cara Purbaya melakukan koordinasi internal semakin mendapat sorotan.
“Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu, dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” jelasnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Ia menilai pergantian Purbaya tidak harus dibaca sebagai akibat persoalan internal, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan dan upaya penyegaran.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini gitu ya,” ujar Tauhid.
Menurut Tauhid, terdapat sejumlah tantangan fiskal yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dari sisi pendapatan negara, kualitas belanja, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian defisit.
“Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk juga mengontrol defisit,” katanya.
Tauhid juga menilai Suahasil memiliki keunggulan karena merupakan orang lama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil telah lama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu gitu. Mungkin gitu. Kalau lain-lain nggak,” tutur Tauhid.
Ia menilai pengalaman Suahasil di lingkungan internal pemerintahan dapat menjadi modal untuk menjalankan perubahan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
“Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, nah itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” sambungnya.
