SUMENEP, NOLESA.COM – Keakuratan data menjadi fondasi utama bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
Sinkronisasi data antar instansi kini diperketat guna memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan efisien.
Langkah ini diambil untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran serta memastikan distribusi bantuan maupun pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bappeda menilai, tanpa data yang sinkron, efektivitas perencanaan pembangunan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa validasi data adalah harga mati dalam proses birokrasi perencanaan.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling terbuka dan mengintegrasikan data sektoral mereka ke dalam satu sistem yang terpadu.
“Data yang akurat adalah kunci. Tanpa sinkronisasi, perencanaan kita tidak akan tajam,” ujar Arif Firmanto, Senin, 5 Januari 2026.
Narasi pembangunan yang disusun Bappeda kini lebih menekankan pada pendekatan berbasis data. Mencakup pemutakhiran data kemiskinan, data stunting, hingga persebaran potensi ekonomi desa.
Dengan integrasi data yang kuat, Bappeda dapat memantau sejauh mana dampak sebuah program terhadap kesejahteraan masyarakat secara real-time.
Selain itu, sinkronisasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
Koordinasi intensif terus dilakukan agar setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan memiliki pijakan angka yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diharapkan, dengan penguatan data di awal tahun ini, seluruh proyeksi pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat terealisasi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
