JAKARTA, NOLESA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait tata ruang serta perlindungan lahan pangan, karena ketidaksinkronan tersebut dinilai menghambat pembangunan dan menurunkan daya saing industri nasional.
Hal itu disampaikan Novita Hardini dalam kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Batang Industrial Park, Kamis kemarin, 27 November 2025.
Novita mengkritisi perbedaan kebijakan antar kementerian, terutama terkait lahan sawah dilindungi (LSD), yang menurutnya berdampak langsung pada ruang gerak ekspansi industri di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan, tapi di sisi lain kebijakan Kementerian ATR/BPN seringkali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.
Ia juga menyoroti adanya permintaan jatah LSD dari ATR/BPN yang justru menyebabkan penyusutan sawah produktif. Kondisi ini, lanjutnya, memicu benturan antara kebijakan kementerian teknis dan program prioritas presiden di sektor pangan.
“Kebijakan yang tidak terintegrasi ini membuat daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Jika dibiarkan, industri akan tertekan dan daya saing kita menurun,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa daerah saat ini menghadapi kondisi fiskal yang sempit, sehingga investasi industri membutuhkan kepastian tata ruang dan regulasi.
“Ketika kebijakan tidak selaras, industri sulit bergerak, daerah tidak bisa tumbuh, dan pendapatan daerah ikut terhambat. Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Kunjungan ke Batang Industrial Park tersebut, menurut Novita, juga menjadi sarana bagi DPR RI untuk menyerap aspirasi daerah demi mendorong peningkatan pendapatan dan memperkuat daya saing industri nasional. (*)
Penulis : Arif
