Pemkab-Kejari Sumenep Jalin Kerjasama Penanganan Hukum

Redaksi Nolesa

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kajari Sumenep Sigit Waseso dengan Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo usai menandatangani perjanjian kerjasama penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, Kamis 4/7/2024 (Foto: istimewa)

Kajari Sumenep Sigit Waseso dengan Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo usai menandatangani perjanjian kerjasama penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, Kamis 4/7/2024 (Foto: istimewa)

Sumenep, NOLESA.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep jalin kerjasama penanganan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis 4 Juli 2024.

Kerjasama tersebut khusus penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Kerjasama ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS).

Perjanjian kerjasama (PKS) tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sigit Waseso.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penandatanganan PKS ini berlangsung di Ruang Paseban Panembahan Mandaraka Keraton Sumenep. Moment sakral tersebut disaksikan banyak pihak.

Baca Juga :  Di Bawah Komando Bunda Fitri, Srikandi PKB Sumenep Terus Bergerak Menebar Manfaat untuk Bangsa

“Kami mengharapkan dengan perjanjian kerja sama ini membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Sumenep utamanya dalam bidang hukum perdata,” ucap Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo usai penandatanganan.

Manfaat nyata dari kerjasama tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan selalu mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Baca Juga :  Dalam Sehari Bupati Sumenep Terima Dua Penghargaan

“Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan kerja sama ini menjadi momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.

Di tempat yang sama, Kajari Sumenep Sigit Waseso menyatakan pasca penandatanganan PKS itu, pihaknya siap melakukan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan hukum perdata.

Karenanya, kerja sama tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi bisa bermanfaat secara maksimal bagi Pemkab Sumenep dalam mengelola pemerintahan yang ideal.

Baca Juga :  Stafsus Wapres dan Bupati Ra Fauzi Bahas ini

“Kami mengharapkan dengan kerja sama ini memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendukung pembangunan di daerah,” kata Kajari Sigit Waseso.

Sebelumnya, Kejari Sumenep juga telah melakukan kerjasama untuk membuka unit layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), yang meliputi pelayanan konsultasi hukum, pelayanan tilang, pelayanan ambil barang bukti, pelayanan surat izin besuk tahanan, serta pelayanan pengaduan masyarakat (dumas).

Penulis : Rusydiyono

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Kader Jumantik Perkuat Gerakan Cegah DBD, Ajak Warga Aktif Jaga Kebersihan Lingkungan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PDI Perjuangan Sumenep Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Madrasah Diniyah di Gapura
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Respons Laporan Call Center 112, Baznas Sumenep Segera Perbaiki Rumah Lansia di Longos
Bupati Fauzi Minta Koperasi Tinggalkan Pola Lama demi Hadapi Perubahan Ekonomi

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:16 WIB

Kader Jumantik Perkuat Gerakan Cegah DBD, Ajak Warga Aktif Jaga Kebersihan Lingkungan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:55 WIB

PDI Perjuangan Sumenep Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Madrasah Diniyah di Gapura

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru