SUMENEP, NOLESA.COM – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini diambil Pemkab Sumenep sebagai upaya menekan konsumsi energi dan bahan bakar minyak (BBM).
WFH di Pemkab Sumenep dijalankan dua hari dalam sepekan. Skema ini dirancang untuk mengurangi tingkat mobilitas harian pegawai, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik agar berjalan optimal.
Selain itu, Pemkab Sumenep juga mendorong perubahan perilaku ASN dalam memilih moda transportasi, khususnya bagi yang berdomisili dekat dengan tempat kerja.
ASN dengan jarak tempuh di bawah lima kilometer dianjurkan menggunakan sarana transportasi ramah lingkungan seperti becak, sepeda kayuh, sepeda listrik, hingga kendaraan listrik.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sistem kerja yang lebih efisien sekaligus mendukung pengurangan emisi dari sektor transportasi.
Bupati Fauzi menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar pengaturan pola kerja, melainkan bagian dari upaya besar dalam efisiensi energi.
“Kami ingin membangun kebiasaan baru di lingkungan ASN agar lebih bijak dalam menggunakan energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” ujar Bupati Fauzi, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menambahkan, penggunaan transportasi ramah lingkungan diharapkan menjadi contoh nyata perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Kalau jaraknya dekat, kenapa tidak menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Ini bukan hanya hemat energi, tetapi juga baik untuk kesehatan,” tuturnya.
Bupati Fauzi juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mendukung program nasional terkait efisiensi energi dan pelestarian lingkungan.
“Kami ingin Sumenep menjadi daerah yang adaptif terhadap kebijakan ramah lingkungan, sekaligus memberi inspirasi bagi daerah lain,” tandas politikus PDI Perjuangan itu.
Dengan kebijakan WFH dan penggunaan transportasi alternatif, Pemkab Sumenep optimistis mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Rusydiyono
